JAKARTA (wartadigital.id) – Penegakan hukum terhadap mafia minyak goreng (migor) oleh Kejaksaan Agung langsung direspon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mengeluarkan kebijakan baru.
Kebijakan baru yang dikeluarkan Jokowi dimaksudkan untuk mengamankan stok migor dalam negeri, sehingga harga yang berlaku di lapangan tak lagi melonjak tinggi.
“Saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” ujar Jokowi dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).
Jokowi menyatakan, larangan ekspor bahan baku dan termasuk minyak gorengnya diputuskan pemerintah usai menggelar rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.
Pada intinya, Jokowi ingin menegaskan bahwa larangan ekspor bahan baku migor berupa Crude Palm Oil (CPO) dan juga migor siap pakai akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi sejak akhir 2021 lalu.
“Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” demikian Jokowi.
Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, di mana salah satunya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW.
Sementara tiga orang lainnya dari pihak swasta. Di antaranya Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT.
Mendag Diminta Mundur
Penegakan hukum yang dilakukan untuk menumpas keberadaan mafia minyak goreng (migor) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) menyulut satu desakan publik. Desakan itu adalah meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mundur dari jabatannya.
Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira menerangkan substansi permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga migor terjadi akibat kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Contoh konkretnya, Bhima menyebut pencabutan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) migor kemasan dan pengahapusan syarat Domestic Market Obligation (DMO), atau harus memasok minyak sawit ke dalam negeri sebanyak 20 persen dari total ekspor. “Maka seharusnya adalah kembalikan ke mekanisme DMO dan HET minyak goreng kemasan. Awasi rantai distribusinya,” ujar Bhima, Jumat (22/4/2022).
Dengan adanya penetapan empat orang tersangka oleh Kejagung, 1 orang merupakan pejabat Kemendag dan 3 orang pengusaha migor, telah mempertegas keberadaan mafia di balik masalah kelangkaan dan kenaikan harga migor.
“Sehingga pembersihan di tubuh Kementerian Perdagangan juga mendesak dilakukan, termasuk Mendag harusnya mundur ya,” tuturnya.
Maka dari itu, Bhima mendorong Kejagung menelusuri secara mendalam keterlibatan pengusaha lainnya yang telah menguasai 70 persen pasar migor. Selain itu, pemerintah juga diminta menerapkan sanksi tegas kepada pengusaha yang diduga terlibat. “Sanksi pengusaha yang tidak mau patuh, termasuk perpanjangan izin HGU lahan disetop saja,” demikian Bhima. rmo, ins