Indikasi Kecurangan Pemilu 2024, Refly Harun Sepakat dengan SBY

Istimewa
Refly Harun

 

JAKARTA (wartadigital.id) – Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal indikasi kecurangan Pemilu 2024 mendatang. “Sepenuhnya saya sepakat dan setuju ada indikasi kecurangan pemilu,” ujar Refly Harun, Kamis (22/9/2022).

Bacaan Lainnya

Menurut Refly, hal tersebut juga membuat celaka lantaran indikasi kecurangan tersebut dilegitimasi dan dijustifikasi lembaga resmi. “DPR, Mahkamah Konstitusi (MK, Red), terutama presiden atau lembaga kepresidenan,” tuturnya.

Salah satu contohnya, kaya Refly, terkait presidential threshold yang berpotensi memotong jalan para kandidat calon presiden. “Jadi, kalau kita mendengar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menginginkan adanya dua calon saja, itulah yang namanya potensi kecurangan di tingkat hulu,” ucapnya.

Refly menduga presidential threshold banyak menjegal tokoh capres potensial. Di antarnaya, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, dan Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. “Oleh sebab itu, pesta di antara orang-orang seputar istana saja. Itu yang sejak awal secara pribadi saya tentang,” ujar Refly.

Menurut Refly, salah satu cara agar memastikan pemilu jujur, adil, dan tidak curang yakni membuang presidensial threshold. “Saya nggak habis pikir cara MK, tetapi kalau saya lihat track record orang-orangnya ya saya tidak heran. Sebab, mereka sangat-sangat partisan mendengarkan suara istana,” ujar Refly Harun.

Tak Sebar Hoaks

Sementara itu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diingatkan untuk tidak menyebar hoaks terus. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Kamis (22/9/2022).

Menurut Herzaky, menyampaikan informasi mengenai kejadian masa lalu yang memang ada data dan faktanya serta sudah terbukti secara hukum. “Bukan malah menyebar hoaks dan tuduhan secara serampangan di ruang publik,” demikian kata Herzaky.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat ini mengatakan ruang publik kita jangan dikotori lagi dengan hoaks. Apalagi kondisi rakyat sedang susah. “Kasihan rakyat yang sedang susah, malah ditambah mesti mendengar suara-suara galau dan tidak mendidik dari elit politik seperti Hasto yang tak pernah berhenti,” jelas Herzaky menyayangkan.

Terkait dengan 10 pertanyaan Hasto soal Pemilu 2009, jelas Herzaky, sudah terjawab sebenarnya. Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasto adalah fitnah semata.

“Mana buktinya? Kalau memang benar terjadi kecurangan di tahun 2009, pasti Mahkamah Konstitusi ketika itu sudah memutuskannya,” tanya Herzaky.

Lebih lanjut, Herzaky mengatakan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD saat menjabat Ketua MK mengatakan bahwa kecurangan yang terjadi di 2009 itu bukan oleh Pemerintah SBY.

“Terhadap peserta pemilu seperti yang dituduhkan oleh Hasto dan teman-teman (kecurangan vertikal), melainkan kecurangan antar-pendukung parpol sebagai kontestan pemilu (kecurangan horizontal),” jelas Hasto. gen, rmo