JAKARTA (wartadigital.id) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut pemenang Pilpres 2024 bakal ditentukan dengan hitung manual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Artinya aplikasi resmi Sirekap bukanlah acuan.
Hal itu sekaligus menanggapi masifnya laporan di media sosial mengenai banyaknya masalah paduan data hitung manual dengan aplikasi Sirekap. “Penentunya tetap menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi, jadi bukan Sirekap,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers, Kamis (15/2/2024).
Bagja menjelaskan bahwa aplikasi resmi Sirekap milik KPU hanya digunakan untuk membantu penghitungan suara. Oleh karenanya, ia berharap agar aplikasi pembantu ini tidak dijadikan masalah. “Sirekap adalah hanya alat bantu semoga alat bantu ini tidak menjadi permasalahan,” sambungnya.
Namun Bagja mengakui bahwa Bawaslu telah mendapati sejumlah laporan yang masuk terkait aplikasi Sirekap. Dia menyebut Bawaslu tengah mengkaji. “Ini sudah kita temukan tapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan Sirekap,” tutupnya.
Pelanggaran Netralitas ASN
Sebelumnya anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menemukan pelanggaran yang luar biasa dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilpres 2024. Menurut Lolly, netralitas ASN merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang paling mencolok.
Dari data yang dimilikinya, pelanggaran netralitas ASN menjadi kedua yang terbesar setelah pelanggaran etik para penyelenggara pemilu.
“Dari 1.200 lebih penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, pelanggaran netralitas ASN itu menjadi kedua yang terbesar setelah pelanggaran etik penyelenggara pemilu,” kata Lolly di Cianjur, Rabu (14/2/2024) petang.
Menurut Lolly, pelanggaran ASN ini perlu kajian mendalam karena dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kendati demikian, pelanggaran netralitas ASN bisa terjadi atas inisiatif sendiri atau karena terkondisikan. “ASN itu juga kan manusia, person to person, ya. Kita tidak tahu,” ujarnya.
Dalam proses inilah maka Bawaslu selalu melakukan upaya penanganan pelanggaran untuk memastikannya. “Kita mau melihat siapa, ada apa, dan bagaimana. Itu kan bagian yang memang harus ditempuh Bawaslu untuk menentukan sebuah perkara ini memenuhi pelanggaran atau tidak,” imbuhnya. ins