JAKARTA (wartadigital.id) – TNI Angkatan Laut (TNI AL) mengerahkan 20.980 personel untuk mendukung pengamanan perkembangan situasi di wilayah DKI Jakarta. Pengerahan pasukan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan instruksi Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Yayan Sofiyan menyampaikan pergeseran pasukan dibagi ke dalam empat tahap pengerahan. Langkah tersebut melibatkan unsur satuan di wilayah Jakarta maupun luar daerah di bawah kendali operasi (BKO) Kodam Jaya. “Mohon izin melaporkan rencana pengerahan pasukan penebalan pengamanan perkembangan situasi di wilayah DKI Jakarta,” ujar Yayan di Jakarta, Selasa (3/10/2026).
Pengerahan tahap pertama telah dimulai pada 2 November 2026 dengan menerjunkan 2.100 personel dari satuan eksisting wilayah Jakarta. Pasukan tersebut meliputi unsur Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil.
Selanjutnya, pengerahan tahap kedua dan ketiga menerjunkan 5.740 personel dari luar Jakarta pada 4 November 2026. Pergeseran pasukan luar daerah tersebut memanfaatkan moda transportasi armada KRI serta jalur darat. “Total personel yang dikerahkan dari seluruh tahapan mencapai 20.980 personel,” kata Yayan.
Satuan luar daerah yang digeser mencakup prajurit dari Koarmada II, Pasmar 2, Puspenerbal, Kodiklatal, AAL, serta pangkalan TNI AL di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Seluruh pasukan langsung bergerak menuju titik penempatan masing-masing di Jakarta.
Sementara itu, pada tahap keempat disiapkan sebanyak 13.140 personel dari Mabesal dan jajaran wilayah Jakarta. Seluruh pasukan tahap akhir ini berada dalam status siaga penuh di markas satuan dan siap digerakkan sewaktu-waktu.
Pembalasan Kubu Jokowi –LSP
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) telah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim imbas penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2025. Publik sudah mengetahui bahwa LSP merupakan orang yang tegak lurus terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, kubu Jokowi-LSP tidak akan tinggal diam terhadap tindakan ini. “Penyadapan (dilakukan) 2025-2026, maka mustahil tidak ada tujuan politik. Lalu apa tujuan politik mereka jika LSP adalah kaki tangan Jokowi? Akankah Jokowi diam? No, ini terkait keputusan MK dan MA,” kata Noorsy, Selasa (3/10/2026) malam.
Ia menduga hal ini juga terkait dengan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentunya, hal itu sudah diantisipasi Jokowi dari jauh hari. “Bagi Jokowi, menyerang balik atau mati. Karena hukuman sosial akan lebih kejam bagi anak keturunannya. Jadi akan ada pembalasan kelompok Jokowi-LSP,” tegasnya.
Noorsy melihat bahwa penetapan tersangka terhadap LSP merupakan, langkah tegas yang dilakukan oleh Prabowo dan Polri. “Penyadapan ilegal biasanya oleh badan intelijen. Kenapa BIN diam. Untung, Propamnya bernyali. Artinya konflik internal polri mendalam,” ungkapnya.
Bahkan ia menyebut konflik ini bisa berlangsung lama hingga 2029 akibat dari sistem ketatanegaraan yang mengacu pada UUD 1945 hasil amandemen atau UUD 2002. “Artinya, konflik ini akan berlangsung sampai dengan 2029. Jadi jangan mimpi ada kondisi kondusif. Karena selain sistemnya yang memproduksi kegaduhan, pelakunya pun membuat gaduh,” pungkasnya. rmo, ins
