wartadigital.id
Headline Nasional

Alissa Wahid Heran Jokowi Naikkan Tunjangan Pegawai Bawaslu Jelang Nyoblos

Presiden Jokowi saat pidato di Ecosperity Week di Singapura beberapa waktu lalu.

 

JAKARTA (wartadigital.id) – Puteri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Alissa Wahid menyoroti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikan tunjangan kinerja para pegawai Bawaslu.

Sejatinya ia tidak mempersoalkan kenaikan tersebut. Malah Alissa mendukung, karena kenaikan tersebut bisa menggenjot kinerja para pegawai Baswaslu dalam menjalankan tugasnya.

“Saya yakin tunjangan ini layak bagi Bawaslu dalam mengelola pengawasan pemilu di 800 ribu TPS, dari daerah sampai tingkat nasional,” tutur dia melalui akun X (Twitter) miliknya, Selasa (13/2/2024).

Yang jadi persoalan, tutur dia, adalah waktu. Keputusan kenaikan yang diteken oleh Jokowi menjelang hari pencoblosan, tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan di benak masyarakat. “Mengapa sekarang? Apa kira-kira dampaknya?” tulis dia.

Diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam lembar salinan perpres  di laman jdih.setneg.go.id, besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan, mulai dari sebesar Rp 1.968.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp 29.085.000 untuk kelas jabatan 17.

“Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku,” demikian petikan Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tersebut.

Politisasi Kewenangan

Sementara itu Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) merespons sikap Presiden Jokowi yang menaikkan tunjangan kinerja para pegawai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelum pencoblosan Pemilu 2024.

Jubir Timnas AMIN Billy David Nerotumilena mengatakan pihaknya menduga ini merupakan politisasi kewenangan untuk menyambut pesta demokrasi, menguatkan indikasi keberpihakan memenangkan salah satu paslon.

“Semua terkesan dipaksakan jika dilihat jangka waktunya. Selain tukin Bawaslu, isu lain adalah taspen dan juga acara milenial pegawai BUMN,” kata Billy, Selasa (13/2/2024). Menurut Billy, kewenangan penguasa sekarang berupaya mencoba mengonversikan suara rakyat dengan rupiah. “Menginjak-injak harga diri rakyat,” ujar Billy tegas. ini, ins

Related posts

Bantu Sambung Listrik Warga Tak Mampu, PLN Gelar Virtual Charity Run and Ride

redaksiWD

Angkutan Logistik Kereta Api Resmi Beroperasi di Terminal Petikemas Surabaya

redaksiWD

Jadi Broker, Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Diduga Terima Gratifikasi Rp 28 Miliar

redaksiWD