wartadigital.id
Headline Nasional

Golkar Sebut Hak Angket Pemilu Jauh Panggang dari Api

Istimewa
Ketua Badan Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Golkar, Supriansa

 

JAKARTA (wartadigital.id) – Ide penggunaan hak angket untuk merespons hasil Pemilu 2024 ditolak DPP Partai Golkar. Ketua Badan Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Golkar, Supriansa menilai ide tersebut jauh dari nalar karena hingga saat ini hasil Pemilu 2024 belum selesai.

“Tidak masuk logika hukum jika ada pihak meributkan penggunaan hak angket anggota DPR terhadap sesuatu yang belum selesai dan tidak jelas permasalahan hukumnya,” tutur Supriansa dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/2/2024).

Hak angket, kata dia, adalah hak penyelidikan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Sementara sejauh ini, pelaksanaan Pemilu 2024 telah mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Terlepas dari hak angket DPR RI, sudah ada aturan yang telah memberi petunjuk jika ada sengketa pemilu. Indikasi kecurangan itu nantinya bisa dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Gakkumdu.

“Sengketa hasil pemilu dilaporkan ke MK, pelanggaran etik dilaporkan ke DKPP, dan sengketa tata usaha negara di PTUN,” tegas Supriansa yang juga anggota Komisi III DPR RI ini.

Saat ini, seluruh aturan main pemilu sudah ada dan tinggal diterapkan. Sementara ide hak angket untuk menyelidiki hasil pemilu, jauh dari harapan konstitusi bangsa Indonesia. “Ini ‘jauh api dari panggang’. Artinya sesuatu yang jauh dari harapan konstitusi bangsa ini,” tandasnya.

Tak Batalkan Hasil Pemilu

Usulan hak angket di DPR RI yang hendak diajukan kubu Capres-cawapres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait hasil Pemilu 2024 yang diduga terjadi kecurangan ditanggapi Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

Jansen menegaskan, jika niat mengajukan hak angket untuk membatalkan hasil pemilu tentu tidak akan bisa. Alasannya dalam sistem ketatanegaraan yang dianut Indonesia, satu-satunya saluran untuk membatalkan hasil pemilu, pilkada atau pileg itu hanya melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mau anda atau saya percaya atau tidak dengan MK, salurannya ya cuma itu. Jadi lebih baik jika memang ada, bukti-bukti kecurangan itu bawa ke MK,” kata Jansen seperti dikutip redaksi melalui akun X resminya, Kamis (22/2/2024).

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu melanjutkan, perkara kecurangan merupakan masalah hukum dan bukan masalah politik. Sehingga kalau ingin masalah ini dituntaskan maka diselesaikan melalui mekanisme hukum.

“Tapi kalau sekadar ingin masalah ini ‘digoreng-goreng’ saja tanpa ujung, ya jadikan isu politik dan pakai mekanisme jalur politik,” sindir Jansen.

Menurutnya, kalau perkara ini diselesaikan dengan jalan politik maka bukan lagi soal benar atau salah seperti halnya penyelesaian melalui jalur hukum. “Tapi sudah soal banyak-banyakan jumlah kursi/pendukung di parlemen. Walau apapun hasilnya tetap tidak akan bisa membatalkan hasil pemilu,” demikian Jansen Sitindaon. rmo, ins

 

 

Related posts

Unair Kukuhkan Empat Guru Besar Baru

redaksiWD

Ameena Hanna Nur Atta, Nama Anak Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar

redaksiWD

KPU Jatim Supervisi Coklit Bupati Sidoarjo di Komplek Pondok Pesantren Bumi Sholawat

redaksiWD