JAKARTA (wartadigital.id) – Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengkritik dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) pemerintah. Indikasi politisasi bansos semakin terang benderang setelah tersebar foto-foto bansos beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditempeli stiker Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di platform media sosial X.
Koordinator KRKP Said Abdullah menegaskan jika bantuan sosial, terutama dalam konteks pangan, seharusnya tidak terkait dengan kontestasi politik.
“Ketika negara mempunyai kewajibannya, maka harusnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kontestasi politik, apalagi dalam konteks pemenangan salah satu pasangan calon,” ujar Said, Rabu (24/1/2024).
Said menegaskan, politisasi bansos itu merupakan pelanggaran nyata terkait dengan hak pangan yang seharusnya dimiliki masyarakat tanpa embel-embel apapun. “Akhirnya kita melihat bahwa isu pangan dan hak atas pangan bahkan dijadikan alat politik,” sambung Said.
Ia menilai jika dana bansos berasal dari negara dan sebagian dari pajak rakyat. Menurutnya bansos tidak bisa diakui milik salah satu partai karena merupakan kontribusi dari semua masyarakat. Lebih lanjut, Said juga mencurigai adanya politisasi bansos yang sistematis.
Dia merinci bahwa keputusan penambahan impor beras 3 juta ton tahun ini dan pernyataan terkait bansos dengan alasan El Nino yang mempengaruhi produksi pangan, menguatkan indikasi bahwa hak atas pangan dijadikan alat politik.
“Bisa jadi ya, obligasi negara memberikan jaminan hak atas pangan ke masyarakat kemudian digunakan sebagai alat politiknya salah satu paslon lewat kuasa pemerintah, dan ini tentu saja tidak benar,” tuturnya.
Said juga mengatakan jika Bulog harus membuktikan komitmennya terhadap netralitas distribusi bansos. “Kalau Pak Bayu mengatakan Bulog berkomitmen, itu kita pegang, dan juga harus bisa membuktikan ini, karena Bulog-nya sendiri (yang tidak netral) atau ada yang memanfaatkan situasi itu,” kata Said.
Said mengajak seluruh komponen publik untuk terus mengawasi kasus ini. Ia menekankan pentingnya pemantauan publik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan sosial demi kepentingan politik. Jika tidak ada tindakan yang diambil, politisasi bansos dapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar, merugikan masyarakat, dan melanggar prinsip demokrasi. “Kita juga harus melihat komitmen pemerintah, beneran nggak (tidak ikut campur dalam kepentingan politik),” lanjut Said.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan pemerintah akan terus mendistribusikan bansos beras hingga Juni mendatang. Pada awal Januari 2024, Jokowi aktif melakukan pendistribusian bantuan sosial di berbagai wilayah, seperti Kabupaten Serang, Banten, Labuan Bajo, Pekalongan, dan Banyuwangi. Jokowi juga turut memberikan bantuan pangan berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada 1.000 warga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sambil melibatkan diri dalam kegiatan distribusi, Jokowi juga terlihat berpose dengan simbol dua jari saat mengikuti iring-iringan.
Beras Bulog Bergambar Prabowo-Gibran
Media sosial X diramaikan dengan beredarnya beras Bulog yang berstiker paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Beras itu berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi merespons soal ramainya foto beras bergambar paslon itu. Lebih lanjut, Bulog menjelaskan bahwa beras SPHP dapat dengan mudah diperoleh karena Bulog menjalin kerjasama dengan berbagai jaringan distributor.
Selain itu, Bulog juga bekerja sama dengan retail modern untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses beras tersebut.
Dengan langkah-langkah tersebut, program stabilisasi harga beras dapat diimplementasikan secara luas guna menjaga stabilitas harga beras. Meskipun demikian, menurut Bayu, Bulog tidak memiliki kendali terhadap tindakan pembeli yang memperoleh beras milik negara ini. Hal ini mencakup penempelan stiker calon presiden dan calon wakil presiden untuk keperluan kampanye.
Bayu menegaskan bahwa stiker tersebut tidak ditempelkan oleh Bulog. “Dari Bulog tidak ada atribut politik apa pun,” ujarnya, Rabu (24/1/2024). rmo, set
