TEL AVIV (wartadigital.id) – Kabinet Keamanan Israel diam-diam menyetujui pembangunan 22 permukiman ilegal baru di tanah Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth dikutip Selasa (27/5/2025) melaporkan hal itu di tengah genosida yang dilakukan rezim penjajah Zionis di Jalur Gaza.
Menurut surat kabar tersebut, “Kabinet diam-diam menyetujui dua minggu lalu pembangunan 22 pemukiman di (Tepi Barat yang diduduki).” Laporan tersebut menambahkan proposal itu diajukan Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Presidensi Palestina mengatakan persetujuan permukiman ilegal baru tersebut merupakan eskalasi berbahaya yang menyeret wilayah tersebut ke dalam siklus kekerasan dan ketidakstabilan.
Sementara itu, Israel menerapkan banyak taktik yang digunakan dalam perangnya di Gaza untuk merebut dan mengendalikan wilayah di seluruh Tepi Barat yang diduduki, selama kampanye Operasi Tembok Besi, menurut laporan baru.
Israel meluncurkan operasi tersebut pada Januari. Membela apa yang disebut badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) sebagai “operasi terlama dan paling merusak di Tepi Barat yang diduduki sejak intifada kedua pada tahun 2000-an”, militer Israel mengklaim niatnya adalah untuk mempertahankan “kebebasan bertindak” di wilayah Palestina sambil terus menghancurkan jalan dan bangunan, infrastruktur, serta jaringan air dan listrik.
Laporan kelompok penelitian Inggris Forensic Architecture menunjukkan Israel telah memberlakukan apa yang disebut para peneliti sebagai sistem “kontrol spasial”, yang pada dasarnya merupakan serangkaian mekanisme yang memungkinkannya mengerahkan unit militer di seluruh wilayah Palestina sesuka hati.
Laporan tersebut berfokus pada tindakan Israel di kamp pengungsi Jenin dan Far’a di Tepi Barat utara serta Nur Shams dan Tulkarem di Tepi Barat barat laut. Para peneliti mewawancarai dan menganalisis pernyataan saksi, citra satelit, dan ratusan video untuk menunjukkan rencana sistematis tindakan terkoordinasi Israel yang dimaksudkan untuk memberlakukan jaringan kontrol militer di kamp pengungsi di seluruh Tepi Barat yang serupa dengan yang diberlakukan di Gaza. sin