SURABAYA (wartadigital.id) – Pemprov memutuskan untuk sementara waktu menghentikan Operasi Pasar (OP) Lumbung Pangan Jatim khusus untuk komoditas telur dan daging ayam broiler. Kebijakan ini ditempuh setelah mendapat protes dari Komunitas Peternak Unggas Nasional Mandiri UMKM yang merasa dirugikan dengan penjualan telur dan daging ayam broiler di bawah harga pasar selama pelaksanaan OP. Untuk diketahui Pemprov Jatim menggelar Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim di 25 titik pasar yang tersebar di 8 kab/kota yang menjadi sampling BPS untuk mengendalikan inflasi pasca kenaikan BBM.
“Setelah bertemu dengan perwakilan Komunitas Peternak Unggas Nasional Mandiri UMKM, maka disepakati untuk sementara operasi pasar dihentikan untuk komoditas telur dan daging ayam broiler,” kata Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Rabu (5/10/2022).
Komunitas Peternak Unggas Nasional Mandiri UMKM protes dan menyampaikan aspirasinya ke Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No 110 Surabaya, Selasa (4/10/2022). Beberapa aspirasi ditampung dan ditindaklanjuti Pemprov Jatim.
Disampaikan Adhy, Komunitas Peternak Unggas Nasional Mandiri UMKM memprotes harga daging ayam dan telur yang dijual di OP di bawah pasaran. Dengan kata lain, harga yang dijual tidak sesuai dengan harga di pasaran sehingga membuat peternak merasa dirugikan.
Kebijakan menghentikan operasi pasar pada dua komoditas tersebut, lanjut Adhy, selaras dengan tuntutan peternak untuk menghentikan operasi pasar pada komoditas telur dan daging ayam broiler dengan harga di luar harga acuan Permendag No 7 Tahun 2020 dan mengacu pada harga acuan Bapanas 2022. “Sudah disepakati bersama perwakilan komunitas unggas. Selanjutnya akan kita analisa kemudian kita laporkan hasil ini kepada Ibu Gubernur,” tuturnya.
Lebih lanjut, Adhy menambahkan, keputusan lain yang disepakati bersama komunitas peternak antara lain, kebijakan membuat surat edaran kepada breeding farm untuk tidak menjual atau mengedarkan telur breeding disertai sanksi. Ketiga, Pemprov Jatim akan membuat kebijakan dalam hal mendorong keberpihakan pada peternak rakyat.
Ke depan, Adhy menegaskan bahwa hasil pertemuan dengan komunitas peternak unggas nasional akan dipelajari dan dianalisa bersama OPD terkait. Setelah itu, akan dilaporkan ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Sementara Ketua Komunitas Perternak Unggas Nasional Mandiri UMKM Alvino Antonio mengatakan akar masalah disebabkan over supply kuota grand parent stock oleh Kementerian Pertanian atau Ditjen PKH baik layer maupun broiler. Kemudian, integrator budidaya final stok tidak konsisten menjual ayam hidup dan telur sesuai ketentuan harga acuan Permendag.
Hal ini, kata Alvino, membuat peternak mandiri yang terkelompok UMKM mengalami kerugian hingga triliun rupiah akibat over supply dan integrator menjual ayam hidup dan telur di bawah harga pokok prodiksi peternak mandiri UMKM. “Ditambah beredarnya telur breeding ke pasar komersil, kami menderita banyak kerugian,” jelasnya.
Selain menutup operasi pasar sementara pada dua komoditas tersebut, Alvino mewakili komunitas peternak menambahkan tuntutan lain, yakni mendesak Gubernur Khofifah untuk berkirim surat teguran kepada breeding farm agar tidak menjual telur breedingnya ke pasar komersial, membuat Pergub tentang perlindungan peternak mandiri UMKM melalui koperasi dan kelompok peternak.
“Selain itu, meminta kepada pemerintah pusat untuk membatasi perkembangan populasi perusahaan terintegrasi baik layer maupun broiler dan tidak boleh menjual hasil budidaya final stok perusahaan terintegrasi di pasar rakyat,” tegasnya.
Harga bahan pangan dan kebutuhan pokok di titik-titik pasar yang digelar Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim sangat terjangkau dan di bawah harga pasar. Seperti beras dijual dengan harga Rp 50.000 per 5 kilogram, kemudian gula dijual dengan harga Rp 12.000 per kilogram, telur ayam dijual dengan harga Rp 20.000 per kilogram, cabe rawit dijual dengan harga Rp 10.000 per bungkus (200 gr)
Kemudian daging ayam broiler dijual dengan harga Rp 20.000 per ekor, bawang merah dengan harga Rp 10.000 per 500 gr, serta minyak goreng dengan harga Rp 11.000 per liter. Tak heran masyarakat antusias memanfaatkan program ini. nti, hdi