wartadigital.id
Headline Opini

Negara, Pajak, dan Revolusi Mental Jokowi

Transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah.

 

OLEH: DR SYAHGANDA NAINGGOLAN

(Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle)

 

CERITA Revolusi Mental Jokowi semakin hari semakin sirna. Pejabat rezim Jokowi yang rusak mentalnya semakin meluas dan parah.

Setelah kasus Jenderal Sambo dan Jenderal Teddy Minahasa yang membuat bobrok citra kepolisian, lalu muncullah skandal mafia hukum hakim agung yang memalukan. Namun, sekarang ini isu bergeser ke arah yang lebih besar, yakni skandal perpajakan, yang dimulai dari kebongkarnya harta kekayaan Rafael Alun, pejabat pajak yang berlimpah ruah.

Mahfud MD yang semakin kemari semakin militan membongkar kejahatan di lingkungan pemerintahan mengeluarkan jejak kejahatan di Kementerian Keuangan, khususnya di bidang pajak dan bea cukai.

Setelah kasus Rafael mencuat, Mahfud MD langsung mengangkat isu 69 pegawai pajak yang melakukan transaksi mencurigakan selama ini, pencucian uang. Tidak berhenti sampai di situ, Mahfud kembali mengungkap berita dahsyat, bahwa terjadi transaksi gelap mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan.

Terkait skandal Rp 300 triliun ini, Bloomberg menuliskan berita “A $20 Billion Tax Scandal Tarnishes Indonesia’s Anti Graft Push”, 10/3/23. Dalam berita ini disebutkan bahwa skandal pajak ini bernilai sebesar Rp  300 triliun. Skandal ini sebenarnya sudah terjadi sejak 2009, tentunya ketika Sri Mulyani juga Menteri Keuangan saat itu.

Apakah benar skandal Rp 300 triliun ini? Sri Mulyani berusaha menolak fakta tersebut. Dalam berita di media Kamis kemarin, ketika Sri dalam perjalanan ke Solo untuk sidak kantor pajak bersama Jokowi, menjelaskan ke publik bahwa dia tidak menemukan angka Rp 300 triliun dari surat PPATK kepada dia. Tentu saja perdebatan Mahfud dan Sri Mulyani membutuhkan waktu apakah ada hoaks atau fakta pada skandal ini.

Sebelum isu Rp 300 triliun, Sri Mulyani mengatakan peristiwa pajak ini adalah “disaster”. Sambil meneteskan air mata, dalam sebuah acara TV, merujuk Bloomberg di atas, disebutkan “In one interview, she shed tears while pledging to investigate the issue thoroughly. ‘What we need and must do is make sure that we do our best. Sometimes even the best is not always enough to withstand a disaster,’ she said”. Ya, maksudnya bencana besar telah melanda kantor Kementerian Keuangan.

Kecaman datang bertubi-tubi ke Sri Mulyani dan jajaran kantor pajak dan bea cukai. Mereka dianggap mengkhianati kepercayaan publik. Jika dahulu pada kasus “Gayus Tambunan”, pejabat pajak eselon III yang menjadi mafia pajak, dianggap “oknum”, maka kasus Rafael dan 69 pegawai lainnya, serta kasus Rp 300 triliun ini bukanlah oknum.

Ini pekerjaan berjamaah. Terlalu banyak yang terlibat. Mereka merupakan contoh gagalnya pembinaan Revolusi Mental Jokowi secara total.

Karena ini skala “disaster”, pantas mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama mengancam untuk memaklumatkan boikot pajak. Pantas netizen mulai membicarakan boikot pajak. BBC Indonesia pada 27/3/23 dalam judul berita “Rafael Alun: Seruan Boikot Meluas, Penerimaan Pajak Diperkirakan Menurun Turun”, mengungkapkan “Sejumlah wajib pajak orang pribadi menyatakan kepada BBC Indonesia ogah melaporkan pajak tahunan setelah kasus Rafael Alun Trisambodo terkuak.”

Bahaya mengancam Indonesia di tengah perekonomian yang buruk, income negara diperkirakan hancur-hancuran. Bagaimana membuat ada jalan keluar?

Negara dan Pajak

Negara tidak akan pernah ada jika tidak ada uang untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah butuh biaya untuk mengatur upaya-upaya kemakmuran bersama. Dalam negara berbasis Islam, uang dipungut dalam bentuk Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Membayar zakat sifatnya obligasi, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela. Semua uang itu dikumpulkan dalam Baitul Maal.

Di negara barat, uang dikumpulkan melalui pajak. Pajak dikenakan pada individu maupun korporasi. Jenis pajak bervariasi, seperti pajak penghasilan, pajak restoran, pajak pertambahan nilai, pajak warisan, pajak lingkungan dan lain sebagai. Uang ini akan dianggarkan dalam rencana pembelanjaan negara.

Soal pajak ini, secara filosofis sebagian orang menuduh pemerintah mencuri (theft) uang rakyat, karena rakyat bekerja keras, sedangkan pemerintah hanya menarik uang mereka, bahkan dengan paksa. Hal ini khususnya dirasakan kalangan liberal/konservatif, yang merasa bahwa kekayaan mereka adalah semata-mata karena kerja keras individual mereka, tidak ada urusan negara.

Kelompok lainnya melihat dari sisi berbeda. Mereka melihat justru uang yang diambil dari rakyat itu, pajak dan lainnya, justru dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang ideal, harmonis dan bahagia.

Tax Justice Network, sebuah LSM di Inggris, dalam websitenya, “What  are the four ‘RS’ Of tax?”, mengatakan ada 4 R yang penting dari pajak untuk kebaikan, yakni:

1) Revenue, pendapatan untuk membiayai pelayanan umum dan infrastruktur.

2) Redistribution, redistribusi kekayaan negara dan bangsa untuk tercapainya keadilan.

3) Repricing, yakni mengontrol harga untuk mengendalikan hal-hal buruk buat kepentingan umum, seperti rokok  dan emisi karbon.

4) Representation, yakni membangun masyarakat demokratis.

Pejabat komisioner IRS di Amerika selalu berada dalam tekanan tarik menarik dalam melayani pajak untuk keperluan perang dan keadilan rakyat versus pajak untuk melayani orang-orang kaya. Namun, umumnya pejabat pajak tidak terlibat dalam skandal kejahatan memperkaya diri mereka.

John Koskinen, mantan komisioner IRS di era Obama dan Trump, misalnya, mendapatkan tekanan berupa resolusi impeachment dari pihak Republikan, karena dianggap terlibat menginvestigasi harta orang-orang kaya.

Sebaliknya, mendapatkan tekanan dari partai Demokrat agar menyelesaikan pembebasan pajak bagi semua lembaga sosial dan lembaga amal. Tekanan ini merupakan persoalan tarik menarik ideologis, bukan seperti Rafael dan kawan-kawannya di Indonesia, yang memperkaya diri secara rakus.

Dalam sejarah Islam, urusan negara dan zakat juga merupakan hal yang rumit. Pejabat negara berhak atas uang Baitul Mal, tapi moralitas historis yang diperlihatkan para Khalifah begitu ketat sekali. Pemimpin Islam tidak boleh memperkaya diri dari uang zakat itu. Bahkan, dikisahkan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mengembalikan uang Baitul Maal yang pernah dia pakai selama berkuasa. Meskipun itu hak dia.

Reformasi Institusi Pajak

Sri Mulyani tidak boleh berandai-andai bahwa dia dapat menyelesaikan masalah ini. Disaster tidak bisa diselesaikan dengan pencitraan. Sri bersama Jokowi sidak kantor pajak di Solo, akan sia-sia.

Kepercayaan publik berada di titik nol. Bahkan, minus pada Sri Mulyani dan kantor pajak. Sebab, yang terjadi adalah sebuah perilaku yang membudaya di elit kantor pajak dan cukai tersebut. Ini masalah kebobrokan mental. Dan ini telah melukai ribuan pegawai pajak yang baik dan pekerja keras.

Benar memang itu segelintir elite dalam struktur pegawai pajak. Namun, segelintir itu terlalu banyak dan terlalu berkuasa. Perlu reformasi total secara cepat dan tepat.

Yang perlu dilakukan adalah, Pertama, Jokowi harus memisahkan kantor pajak dan bea cukai dari kantor Kementerian Keuangan. Isu ini memang isu lama, sejak masa reformasi. Tapi sekarang urgent.

Kantor pajak dan bea cukai harus menjadi badan sendiri yang langsung di bawah presiden dan diawasi langsung oleh sebuah komisi di DPR. Dengan demikian fokus pembenahan dapat lebih spesifik dan fokus.

Kedua, semua pejabat badan pajak dan cukai itu diseleksi ulang dari berbagai institusi keuangan yang kredibel, baik swasta maupun pemerintah atau karier, lalu diberikan misi penyelamatan badan tersebut selama beberapa tahun.

Ketiga, reorientasi visi misi dan revitalisasi moralitas pegawai pajak secara keseluruhan. Revitalisasi moral harus dikaitkan dengan Akhlak, bukan mental. Sebab, revolusi mental sudah tamat riwayatnya.

Keempat, Sri Mulyani dan Jokowi secara terbuka memohon maaf kepada rakyat, terutama pembayar pajak. Dengan demikian maka secara moral pembayar pajak merasa dihormati dan dihargai.

Penutup

Skandal pejabat pajak dan bea cukai telah menjadi bencana besar bagi bangsa kita. Media mainstream maupun media sosial menunjukkan caci maki dan antipati terhadap pemerintahan. Mereka merasa dikhianati oleh rezim Jokowi. Praktik korupsi elite pajak dan bea cukai menghancurkan Revolusi Mental Jokowi secara total.

Untuk menghindari bahaya ke depan, berupa pembangkangan bayar pajak, Jokowi sangat urgent melakukan reformasi total terkait masalah ini. Pertama, memisahkan lembaga pemungut pajak dari Kementerian Keuangan, seperti di Amerika (IRS) dan Inggris (HMRC).

Kedua, membenahi pejabat pajak dengan mengganti jajaran elitenya. Ketiga, rebut moralitas pegawai pajak dan terakhir, keempat, Sri Mulyani dan Jokowi secara terbuka meminta maaf kepada pembayar pajak, khususnya, dan Rakyat Indonesia umumnya. Ini urgen agar rakyat kembali bangga membayar pajak.

Semoga Indonesia berhasil keluar dari krisis besar yang melanda saat ini, krisis kepercayaan  pada Revolusi Mental Jokowi dan juga krisis kepercayaan kepada Jokowi serta Sri Mulyani. *

 

Related posts

OJK Berikan Beasiswa bagi Pelajar MBR di Surabaya Senilai Rp 605 Juta

redaksiWD

Munarman Ditangkap, Muslim Arbi Sinyalir Upaya Pembungkaman Tokoh Kritis

redaksiWD

Kenali Aturan Baru Pembuatan SIM, Wajib Lampirkan Sertifikat Mengemudi dan BPJS

redaksiWD