Deddy Yevri Hanteru Sitorus
JAKARTA (wartadigital.id) – Akses jalan menuju stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ternyata belum terbangun. Padahal, ditargetkan semua infrastruktur KCJB rampung pada 18 Agustus 2023 mendatang.
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyayangkan pekerjaan megaproyek yang sudah hampir selesai itu harus terkendala belum adanya pembangunan akses jalan.
“Menurut saya memang kebangetan, ada stasiun tapi tidak terpikir jalan akses. Hanya saja saya kurang jelas, pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesalahan itu,” kata Deddy, Rabu (2/8/2023).
“Apakah pihak KAI yang lalai ataukah pihak yang lain,” imbuhnya menekankan.
Legislator PDI Perjuangan ini mengatakan, KAI seharusnya mengontrol proyek pembangunan KCJB tersebut, agar tidak ada kelalaian dalam proses pengerjaannya.
“Tetapi memang seharusnya diperhatikan oleh KAI karena mereka yang berkepentingan untuk akses ke stasiun. Inisiatif harusnya datang dari mereka, misalnya berkoordinasi dengan PUPR, Pemda atau Jasa Marga atau pihak yang lain yang berwenang,” tegasnya.
Deddy berharap agar ada evaluasi pada seluruh infrastruktur KCJB. Terutama, memastikan agar tidak ada kesalahan kembali dalam pembangunan proyek KCJB ke depannya.
“Saya berharap kesalahan yang bersifat mendasar seperti ini tidak terulang lagi. Pembangunan infrastruktur itu seharusnya sejak perencanaan sudah komprehensif, sudah dipikirkan ekosistemnya,” pungkasnya.
Untuk diketahui KCJB gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berjalan hampir 7 tahun. Namun, muncul berbagai masalah dalam pembangunan mega proyek itu.
Sebelumnya pakar kebijakan publik Agus Pambagio mengurai, KCJB diproyeksikan tidak kelar sesuai target pada Agustus 2023, disamping muncul masalah pembengkakan biaya (cost overrun).
“Yang sekarang ini asal cepat. Kereta cepat. Udah molor berapa bulan? Cost overrun-nya tinggi sekali, dan belum selesai sampai hari ini,” kata Agus dalam podcast Akbar Faizal.
Dia yang turut diperbantukan dalam penyelesaian proyek ambisius Jokowi itu karena menggunakan pendanaan APBN, diyakini tidak akan laku karena fasilitas transportasi penghubung ditempatkan di lokasi tidak strategis.
“Stasiunnya kan di Halim (wilayah Jakarta Timur). Sekarang dari sini ke Halim berapa lama? (Anggap) sejam kalau macet. Ini kan asalnya di Manggarai (stasiunnya) kalau (kerjasama dengan) Jepang (dan bukan dengan Tiongkok),” keluhnya.
Dalam rancangan yang dibuat pemerintah, Jalan Tol Jakarta-Cikampek menjadi salah satu akses menuju Stasiun KCJB Halim jika menggunakan kendaraan pribadi, atau menggunakan LRT Jabodebek di Stasiun LRT Halim Perdanakusuma yang hingga kini juga belum beroperasi.
Selain masalah akses ke Stasiun KCJB Halim yang sulit bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, letak pemberhentian terakhir penumpang terbilang jauh dari Bandung.
“Nah ini dari Halim hanya sampai ke Padalarang, padahal kau mau ke Bandung kan, tapi berhenti di Padalarang. Ditetapkan di Padalarang, tidak di Tegal luar,” urai Agus.
“Tegal luar itu hanya deponya saja. Kau bisa ikut ke depo, tapi turun Padalarang. Kalau begitu siapa yang mau naik,” sambungnya keheranan. rmo, cik