Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
JAKARTA (wartadigital.id) – Upaya kubu Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Girban Rakabuming Raka untuk merangkul kubu pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 dan 3, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dinilai sebagai janji manis yang terlalu dini. Sebab, hasil Pemilu 2024 belum keluar secara resmi. Berbagai hasil pemungutan suara yang keluar baru berdasarkan hitung cepat sementara atau quick count.
“Sehingga ketika ada dari pihak-pihak yang kemudian menyampaikan pidato kemenangan, menyampaikan berbagai janji-janji manis, tentu saja itu terlalu dini,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Menurut Hasto, tahapan pemilu saat ini masih belum ada hasil resmi Pemilu 2024, baik Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pilpres. Oleh karenanya, tahapan yang perlu dilakukan saat ini justru mengawal agar hasil Pemilu nantinya dapat dipertanggungjawabkan. “Nah sehingga ke semuanya itu dicermati dan nanti akan sampai tiba waktunya untuk menyampaikan suatu sikap politik terhadap keseluruhan hasil dari pilpres ini,” ujar Hasto.
Lebih jauh, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud ini berharap pasangan calon nomor urut 3 yang diusung PDIP tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin bangsa ke depan. “Ya sebenarnya apa yang ditargetkan oleh PDI Perjuangan untuk menang 3 kali berturut-turut, terkait dengan PDI Perjuangan, berdasarkan rekapitulasi internal kami, kami mendapatkan kepercayaan rakyat,” tegas politikus asal Yogyakarta ini.
Sebelumnya, Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto menyatakan akan merangkul semua pihak dalam pemerintahan ke depan. Dia berjanji akan menjadi pemimpin yang melindungi, mengayomi, dan membela seluruh rakyat Indonesia. “Kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024) malam.
Persilakan Masyarakat Lapor
Pada sisi lain Hasto juga mempersilakan masyarakat untuk melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) kalau menemukan kecurangan dalam Pemilu 2024 dianggap tak lebih dari sekadar pernyataan normative. Terlebih lagi saat ini banyak pihak yang masih meragukan independensi Bawaslu.
“Kan kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata, itu kan sudah ada suatu proses, di mana pada akhirnya banyak pihak yang menilai, meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu,” kata Hasto.
Atas dasar itu, lanjut Hasto, Jokowi hanya bersikap normatif lewat pernyataannya yang meminta dugaan kecurangan dilaporkan ke Bawaslu dan MK, kalau ada bukti. “Rakyat lah yang juga menjadi pengawas, kelompok-kelompok pro demokrasi menjadi pengawas,” imbuh dia.
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini juga mewanti-wanti bahwa kebenaran politik akan terungkap pada suatu hari. Ia menyatakan itu setelah melihat berbagai dinamika politik yang terjadi di tengah proses Pemilu 2024. “Di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidaknya suatu politik itu akan ditentukan waktu kemudian. Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mempersilakan pihak-pihak yang merasa ada kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK jika sudah memiliki bukti. “Yang pertama, mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Partai ada saksi di TPS, capres-cawapres kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya,” ujar Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024). rmo, ins