JAKARTA (wartadigital.id) – Program bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah mampu mencegah penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Apalagi, pemerintah sejak awal telah memetakan dampak pandemi baik dari kesehatan maupun ekonomi.
“Bagaimana bansos bisa menyupport yang paling rentan, yaitu populasi yang paling terdampak karena tidak bisa melakukan mobilitas dan itu sangat menekan sektor informal dan UKM di Indonesia,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saag berdialog OECD secara virtual, Kamis (18/3/2021).
Dijelaskannya pemerintah telah merespons kebutuhan 30% masyarakat terbawah melalui penyaluran bansos. Pada akhirnya, angka kemiskinan Indonesia berhasil ditahan agar tidak turun lebih dalam seperti yang diperkirakan. “Hal itu membantu sangat banyak karena tanpa intervensi itu kemiskinan akan meningkat secara drastis karena covid, tapi karena perubahan kebijakan yang cepat kita bisa mencegah kemiskinan di kisaran level 10,4% ,” ungkapnya.
Pandemi Covid-19 membuat penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia terhenti akibat pandemi Covid-19. Tidak hanya kemiskinan, virus yang masih menyebar juga berdampak luas pada ekonomi nasional.
Kementerian Keuangan menyebut tingkat kemiskinan Indonesia sempat menyentuh pada level 9,22% di September 2019. Angka tersebut menjadi yang paling rendah sepanjang sejarah Indonesia. Namun, pada 2020 kemiskinan mengalami kenaikan.
Menurutnya, banyak negara mengalami kontraksi ekonomi pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia dengan prediksi kontraksi minus 2,2% sehingga akan berdampak pada angka kemiskinan.
Namun demikian, kontraksi pertumbuhan ekonomi RI masih lebih baik dibandingkan negara lain. Bahkan Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksi ekonomi RI lebih rendah dari perkiraan tersebut.
Sebagai informasi proyeksi IMF, ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan minus 4,3%, Prancis minus 9,8%, Jerman minus lima persen, India minus 10,3%. Sementara hanya ekonomi Tiongkok yang diproyeksi tumbuh 2,3% dan Vietnam 2,9%
Bansos Cair April
Sementara itu Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan pencairan bantuan sosial yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial untuk bulan April.
Namun, Risma meminta para kepala daerah di 514 Kabupaten/Kota untuk segera melengkapi data penerima manfaat. Dari hasil evaluasi Kementerian Sosial untuk BPNT ada 13.228.513 penerima manfaat. Kemudian untuk PKH sebanyak 8.907.446, dan BST sebanyak 8.428.327 penerima manfaat.
“Beberapa bulan kemarin kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah. Dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank jalur maupun PT Pos. Hasilnya saat ini kami sudah bisa temukan bahwa untuk pengurus, pengurus ini adalah Kepala Keluarga yang menerima manfaat. Jadi keluarga penerima manfaat untuk BPNT 13.228.513. Kemudian untuk PKH, 8.907.446. Untuk BST pengurus penerima manfaat adalah 8.428.327,” kata Risma dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/3/2021).
Sementara itu, Risma mengatakan bahwa target penerima bansos BPNT yakni 18.800.000 keluarga penerima manfaat. PKH 10 juta keluarga, dan BST 10 juta penerima manfaat. “Jadi sesuai dengan target yang program dari bantuan dari Kementerian Sosial yaitu ada tiga program. Terdiri dari BPNT, PKH dan BST. Untuk targetnya BPNT adalah dengan 18.800.000 keluarga penerima manfaat. Kemudian untuk PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat dan kemudian BST 10 juta penerima manfaat,” kata Risma.
Bahkan, kata Risma saat ini ada beberapa daerah yang belum 100% memadankan data penerima manfaat dengan data kependudukan. “Kemudian ini belum sesuai karena ada beberapa daerah yang belum 100% memadankan data dengan data kependudukan.”
Risma pun telah menurunkan staf ke daerah-daerah untuk mempercepat proses validasi data penerima manfaat. “Ada kurang lebih yang kita harus jemput perbaikan datanya, jadi kami menurunkan staf, kerjasama dengan daerah, kami menurunkan staff untuk mempercepat di 514 kabupaten kota,” kata Risma.
“Kenapa ini harus kita lakukan terutama kami kerjasama dengan Dirjen Dukcapil terutama pada suku-suku terpencil di kawasan Sumatera, Kalimantan dan Papua. Kita harus melakukan ini karena kita harus, data kita yang kita keluarkan harus benar-benar betul,” tegasnya. cik, ren, sin
