
SURABAYA (wartadigital.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Pahlawan. Pada 2024, Pemkot telah melaksanakan berbagai penanganan banjir secara bertahap, termasuk melebarkan kapasitas saluran, crossing saluran, menambah unit rumah pompa, pembangunan bozem, hingga normalisasi sungai.
Memasuki awal 2025, Pemkot kembali fokus pada penyelesaian banjir yang menjadi salah satu program prioritas. Pemkot Surabaya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk penanganan banjir.
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan tambahan anggaran untuk penanganan banjir saat ini masih dalam pembahasan dengan DPRD. “Kemarin (rancangan anggaran) sudah disampaikan, tapi masih ada koreksi. Nanti semua akan tahu berapa belanja wajib Pemkot,” ujar Eri, Minggu (12/1/2025).
Ia menambahkan setelah anggaran disetujui, belanja wajib Pemkot 2025 akan disampaikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui proyek dan program prioritas tahun ini. Belanja wajib tersebut meliputi Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), pembayaran BPJS, gaji pegawai, pembayaran listrik, hingga penyelesaian masalah stunting.
Dirinya menegaskan selain dirinya, masing-masing kepala dinas akan menyampaikan paparan anggaran, termasuk Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) yang akan menyampaikan rincian penanganan banjir di Surabaya.
“Ada 180 titik lokasi yang akan diperbaiki, dengan penanganan dilakukan secara bertahap. Setiap titik penanganan akan disampaikan secara terbuka,” ujarnya.
Proyek penyelesaian banjir dilakukan secara bertahap, dengan prioritas pada titik-titik yang paling terdampak banjir. “Misalnya, di Dukuh Kupang, Pakal Madya, itu sudah tidak banjir karena sudah dikerjakan. Tetapi, di lokasi lainnya yang belum dikerjakan, banjir masih terjadi,” ujarnya.
Pembangunan infrastruktur di Surabaya, menurutnya, memang memiliki skala prioritas agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ia menambahkan, untuk kampung yang belum memiliki infrastruktur pengendalian banjir, seperti U-Ditch, akan menjadi prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu.
“Yang tidak banjir, tidak akan dikerjakan. Semua dilakukan bertahap sesuai prioritas anggaran,” tambahnya. sis, sba