wartadigital.id
Headline Nasional

Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Lebih Mahal dari Usulan Jepang, RI Disebut Kena Jebakan Tiongkok

 

 

 

 

Presiden Jokowi mendengarkan penjelasan dari President of China Railway Corporation Sheng Guangzu (2 kanan) sebelum groundbreaking proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung .

 

JAKARTA (wartadigital.id)  – Biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilaporkan membengkak hingga Rp 27,74 triliun dari estimasi awal sebesar 6,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp 86,5 triliun (kurs Rp 14.280 per dolar AS) menjadi 8 miliar dolar AS atau setara Rp 114,24 triliun.

Namun bila ditelisik ke belakang, jumlah ini ternyata menjadi lebih mahal dari tawaran Jepang. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebenarnya pertama kali diajukan Jepang dengan nilai investasi mencapai 6,2 miliar dolar AS, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun. Negeri Sakura itu menawarkan proposal pembangunan ke pemerintah Presiden Joko Widodo melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Saking seriusnya dengan penawaran tersebut, JICA telah menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dolar AS sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan. Sayangnya, di tengah proses lobi Jepang, tiba-tiba saja Tiongkok muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu juga mendapat sambutan baik dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kala itu, Rini Soemarno. Pemerintah Indonesia akhirnya memilih Tiongkok untuk membangun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Alasan utamanya adalah karena pihak Jepang tidak mau jika tanpa jaminan dari pemerintah, sementara Tiongkok siap menggarap dengan skema business to business (B to B) tanpa perlu jaminan dari pemerintah.

Akhirnya, proyek ini menjadi unsolicited karena tanpa keterlibatan pemerintah dalam hal pendanaan karena murni bisnis (B to B). Rini kemudian menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Tiongkok Xu Shaoshi pada Maret 2016.

Tiongkok menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar 5,5 miliar dolar AS dengan skema investasi 40 persen kepemilikan Tiongkok dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium BUMN. Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Hebatnya lagi, Tiongkok menjamin pembangunan ini tak menguras dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Penegasan semua biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung tanpa uang APBN itu juga kemudian disahkan pemerintah Jokowi lewat penerbitan Perpres No 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Sayangnya, kini yang terjadi adalah biaya pembangunan Kereta Cepat itu membengkak dari penghitungan awal. Target penyelesaiannya pun molor dari yang direncanakan rampung pada 2019. Polemik pun terus bergulir setelah pemerintah Jokowi akhirnya meralat janjinya demi kelangsungan mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut. Jokowi membuka opsi agar APBN bisa ikut mendanai proyek itu dengan menandatangani Perpres No 93 Tahun 2021.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menjadi beban bagi pemerintah. Pasalnya, jumlah utang negara akan meningkat secara langsung maupun tidak langsung. Menurutnya, meski konsorsium yang menerbitkan utang dengan jaminan pemerintah sekalipun, akan terdapat risiko kontijensi yaitu risiko yang muncul ketika BUMN mengalami tekanan dan berakibat pada neraca anggaran pemerintah. “Ini yang disebut sebagai debt trap atau jebakan utang. Awal masalah karena proyek yang disetujui secara feasibility study atau studi kelayakan bermasalah, biaya proyek membengkak, kemudian ujungnya pemerintah harus turun tangan,” katanya, dikutip Jumat (15/10/2021).

Bhima menilai pada akhirnya pemerintah akan kesulitan melanjutkan proyek tersebut. Mega proyek ini akan menyita pajak masyarakat dan menambah utang baru. Bukan itu saja, dia menyebut beban utang yang meningkat tentu akan membahayakan APBN dalam jangka panjang. Terlebih, pada 2022 target defisit anggaran masih berada pada level 4,85 persen dari PDB. “Pemerintah juga harus menanggung pembayaran bunga utang Rp 405 triliun. Apakah proyek kereta cepat ini sudah diperhitungkan dalam APBN 2022?” tutur Bhima.

Namun begitu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga berdalih bahwa pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah hal wajar. Menurutnya, pandemi Covid-19 menjadi biang kerok terhambatnya proyek tersebut yang pada akhirnya berdampak pada bengkaknya biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung. “Jadi hanya kemarin masalah Corona ini membuat semuanya jadi terhambat, jadi jangan diplintir ini ada hal-hal lain dan sebagainya gitu ya. Dan pembengkakan-pembengkakan itu adalah hal yang wajar, namanya juga pembangunan awal dan memang itu membuat beberapa hal agak terhambat,” tutur Arya Sinulingga. Bukan itu saja, dia mengklaim pelaksanaan dan progres pembangunan proyek ini sebenarnya sudah bagus dengan capaian proyek hampir 80 persen. “Dengan capaian itu, pemerintah ingin pembangunan ini terus berlanjut dan jangan sampai tertunda. Karena itu, pemerintah memutuskan adanya pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pakai APBN,” tegasnya.

Partai Oposisi Memble

Diubahnya skema pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Jokowi dianggap sebagai satu bentuk ketidakefektifan partai oposisi pemerintah.

Bekas Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKS, Fahri Hamzah, ialah sosok yang menganggap demikian, setelah mendengar keputusan Jokowi memakai APBN sebagai sumber pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Menurut Fahri, beleid terbaru yang ditandatangani Jokowi pada 6 Oktober 2021 tersebut cukup jelas memperlihatkan kewenangan eksekutif yang semakin kuat dalam hal pengelolaan APBN. Padahal dalam hal budgeting, disinggung Fahri, ada kewenangan DPR RI sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang mengubah alokasi pendanaan di dalam APBN.

Dari situ, dia mengira ada sebab mendasar yang membuat pengelolaan APBN tidak sesuai perintah Undang-Undang (UU), yaitu dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI. Di mana menurutnya, parpol oposisi tidak punya taring yang cukup kuat menyampaikan kegelisahan rakyat.

“Supaya nggak salah, menurut UUD 1945, izin itu (pengelolaan APBN) dari DPR RI. Mungkin karena senayan (anggota parlemen) oposisi memble, jadinya anggaran diolah sendiri sama eksekutif,” demikian tuding Fahri.

Keputusan Jokowi menggunakan APBN untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak sesuai dengan keputusan awalnya pada 2015 silam. Lima tahun yang lalu, Jokowi menyatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi menggunakan skema business to business (B to B).

Namun, dalam Perpres No 93 Tahun 2021 ini, Jokowi memutuskan agar pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi Kereta Cepat menggunakan APBN, dengan mengubah isi Pasal Pasal 4 ayat (2) Perpres No 107 Tahun 2015.  bis, rmo, set

Related posts

Blusukan di Kampung 1.001 Malam Dupak, Khofifah Bagi 250 Paket Sembako

redaksiWD

Maia Estianty Umumkan Positif Covid-19 Kedua Kali

redaksiWD

Aparat Gabungan Berhasil Bekuk Pelaku Penganiayaan Ahmad Riyansyah

redaksiWD