wartadigital.id
Headline Nasional

Disorot Banyak Pihak,  Rektor UI Akhirnya Mundur dari Wakil Komisaris Utama BRI

 Ari Kuncoro secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

JAKARTA (wartadigital.id)  – Rektor UI Ari Kuncoro secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Informasi itu telah resmi disampaikan manajemen BRI dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia.

Surat pemberitahuan itu itu ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto yang disampaikan kepada Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia. Ari sudah mengirimkan suratnya dan diterima oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

“Kementerian BUMN RI telah menerima surat pengunduran diri Sdr. Ari Kuncoro dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI per tanggal 21 Juli 2021,” demikian dikutip dari keterangan resmi BRI, Kamis (22/7/2021).

Selanjutnya, perseroan akan menindaklanjuti keputusan tersebut. Diketahui RUPSLB BRI diagendakan berlangsung pada hari ini. “Sehubungan itu, perseroan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur,” bunyi keterangan tersebut.

Sebelumnya Ari Kuncoro memancing kontroversi karena diketahui rangkap jabatan sebagai Rektor UI dan dewan komisaris Bank BRI. Hal itu diketahui pasca rektorat UI memanggil pengurus BEM UI (BEM UI) karena menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai king of lip service.

Rektor UI Ari Kuncoro

Diketahui, selain menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia sejak 2019 hingga saat ini, Ari Kuncoro juga memiliki jabatan di salah satu bank BUMN sejak 2020. Padahal hal itu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia Nomor 68 Tahun 2013

Saat ramai dipersoalkan banyak pihak, Presiden Joko Widodod (Jokowi) intervensi dengan mengeluarkan peraturan baru yang memperbolehkan Rektor UI untuk rangkap jabatan. Dengan mengeluarkan PP Nomor 75 Tahun 2021 yang ditandatangani Jokowi pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada 2 Juli 2021 juga.

Perubahan aturan soal Statuta UI yang tak lagi melarang rektor rangkap jabatan jadi sorotan. Para akademisi mengkritik perubahan aturan itu.  “Problem utama terkait dengan kasus Rektor UI adalah bagaimana aturan hanya bersifat prosedur tanpa makna. Semakin menguatkan keyakinan bahwa ada invisible hand yang jauh lebih berkuasa dari aturan yang ada di sekitar kita. Ini sekali lagi akan membuat rakyat hilang kepercayaan,” kata Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Prof Firman Noor, Rabu (21/7/2021).

Kontroversi perubahan Statuta UI ini memang kian meluas. Firman memandang tak hanya bisa menghilangkan kepercayaan rakyat, perubahan Statuta UI tersebut juga bisa kian menguatkan pandangan miring terhadap penguasan.

“Dan makin menguatkan pandangan bahwa segalanya mungkin dan boleh manakala terkait dengan kepentingan kaum penguasa,” ujar pria yang juga mengajar di UI ini.

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah Statuta UI adalah langkah yang ngawur. Dia heran aturan diubah demi mengakomodir pelanggaran. “Pemerintah ngaco, pejabat melanggar aturan kok aturannya yang diubah,” kata Ubedilah kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).

Dijelaskannya secara administratif dan kebijakan publik ini aneh, publik menolak rangkap jabatan seorang rektor yang merangkap komisaris agar fokus membenahi dan memimpin kampus. Statuta juga melarangnya, bukan Rektor UI nya yang melepaskan jabatan Komisaris, namun justru aturannya yang diubah. “Ini maknanya pemerintah yang melegalkan statuta UI menjadi PP berkontribusi besar membuat kebijakan yang justru berlawanan dengan aspirasi publik. PP Statuta UI itu Peraturan Pemerintah loh, pemerintah makin ngaco kalau begini caranya ngurus kampus,” pungkas Ubedilah.

Perubahan statuta itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI, Rektor UI dilarang menjadi komisaris BUMN. Pasal 35 (c) menyebutkan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan di BUMN/BUMD ataupun badan usaha swasta.

“Saya makin terkejut dengan fenomena ini, makin meyakinkan saya betapa ngaconya pemerintahan ini, makin tidak layak dilanjutkan karena makin keliru langkah,” ujar Ubedilah.

Sementara itu berita mundurnya Ari Kuncoro pun langsung memancing reaksi netizen yang sejak kemarin sudah meramaikan trending topic Rektor UI. Kini Rektor UI Ari Kuncoro Mundur masuk dalam trending topic setelah dicuit sebanyak 2.900 kali.

Kebanyakan netizen di Twitter menganggap mundurnya Ari merupakan hasil dari desakan netizen yang banyak mengkritisi rangkap jabatan Rektor UI dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan kemarin banyak netizen mentweet postingan sarkasme mengenai “kehebatan Rektor UI”.

“Alhamdulillah, perjuangan netizen tidak sia2. Kita cuma ingin yg terbaik utk bangsa ini. Ayo ditunggu pejabat publik lainnya yg rangkap jabatan utk mundur,” tulis salah satu netizen. set, ren

Related posts

Pendaftaran CASN Diperpanjang, Gubernur Khofifah Ajak Nakes Manfaatkan Peluang

redaksiWD

Berjasa Jalin Kemitraan, Duta Besar Prancis untuk Indonesia Beri Penghargaan kepada Gubes FKH Unair

redaksiWD

Antisipasi Banjir, Dinas PUPR Nganjuk Keruk Sungai Sumengko

redaksiWD