wartadigital.id
Headline Nasional

Inventarisir Sektor Kritikal dan Esensial Dulu, Sosialisasikan,  Baru Tegakkan Aturan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

JAKARTA  (wartadigital.id) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan inventarisasi unit usaha dalam kategori kritikal dan esensial selama PPKM Darurat. Dia menilai, pemda menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PPKM Darurat. Sebab, kepala daerah dianggap paling memahami sektor esensial dan kritikal yang berada di daerah masing-masing.

Mendagri juga meminta kepala daerah hadir di lapangan saat melakukan sosialisasi atau dialog kepada masyarakat dan stakeholder yang terdampak terkait sektor esensial dan kritikal.

Kalangan dunia usaha, kata dia, juga perlu segera diberikan penjelasan sebelum dilakukan upaya penindakan. Langkah ini sekaligus untuk menghindari perbedaan pemahaman akibat tafsir yang tidak sama alias multitafsir. “Yang mana kantor-kantor atau perusahaan atau restoran apapun yang masuk dalam kriteria esensial dan kritikal. Dan kemudian memberikan penjelasan kepada mereka sesegera mungkin, dan setelah diberikan penjelasan baru ditegakkan,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (10/7/2021).

Tito meyakini kehadiran kepala daerah bersama Forkopimda di lapangan secara langsung saat melakukan sosialisasi, peninjauan, maupun penegakan hukum atau disiplin tersebut memiliki efek yang besar terhadap pelaksanaan PPKM Darurat.

“Sehingga terlihat gerakan yang masif oleh para pimpinan daerah, itu akan memberikan efek getar yang luar biasa nanti pengaruhnya di masyarakat,” terangnya.

Kehadiran kepala daerah di lapangan, kata dia, merupakan pesan dari Presiden Joko Widodo. “Mohon ini pesan dari Bapak Presiden, mohon kepala daerah juga dapat tampil di lapangan,” ujarnya.

Sebelumnya  Tito Karnavian juga menginstruksikan para kepala daerah agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.

Menurutnya, hal itu merupakan implementasi Instruksi Mendagri (Inmendagri) No 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat.

“Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD,” ujarnya dikutip dari laman Setkab.

Namun, jika terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bansos serta jaring pengaman sosial, Mendagri menyampaikan rasionalisasi dan realokasi anggaran dari program yang kurang prioritas bisa dilakukan. Lebih lanjut, tata cara rasionalisasi dan realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat berpedoman pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2020, dan Pasal 3 serta Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD.

Sementara itu, terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD), Mendagri meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan evaluasi APB-Desa bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APB-Desa, pengesahan data KPM oleh pemda, dan perekaman data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN.

Selain itu, kepala desa juga diminta untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. set, bis

 

 

 

Related posts

Larangan Mudik 6-17 Mei 2021, ASDP Hentikan Penjualan Tiket

redaksiWD

MUI Kecewa Pemerintah Izinkan Industri Miras

redaksiWD

Nadal Melaju ke Perempat Final Prancis Terbuka

redaksiWD