wartadigital.id
Headline Nasional

Jubir Luhut Sebut Data Kematian Covid Bukan Dihapus, tapi Tak Dipakai Sementara

Jubir Menko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi

 

JAKARTA (wartadigital.id)  –  Keputusan pemerintah tak memakai data kematian dalam evaluasi PPKM Level 4 dan 3 itu dipertanyakan sejumlah pihak. Sebab, data kematian adalah indikator yang sangat penting untuk melihat seberapa efektif penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah.

Pemerintah segera merespon hal ini. Jubir Menko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi memastikan pemerintah bukan hendak menghapus indikator kematian dalam asesmen level PPKM.  Jodi menyebut pemerintah hanya akan merapikan terlebih dahulu data-data angka kematian Covid-19 yang selama ini menyebabkan distorsi.

“Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” ucap Jodi kepada wartawan, Rabu (11/8/2021).

Jodi menyebut kesalahan data indikator kematian ini terjadi karena adanya keterlambatan laporan lantaran data yang menumpuk dan dicicil. Sehingga, kata dia, kondisi ini bisa menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah. “Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Jodi menyebut selama lebih dari 21 hari kemarin banyak kasus aktif yang juga tidak terupdate. Karena itulah, dia menyebut akhirnya pemerintah mengambil langkah untuk menghilangkan dahulu indikator kematian untuk dilakukan perbaikan sehingga data bisa akurat.

“Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan diinclude (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi,” jelasnya.

Sambil menunggu proses pembersihan, Jodi memastikan untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen, yakni seperti BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.

Diketahui, pemerintah resmi mengeluarkan indikator kematian dalam evaluasi  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4-3. Atas hal itu, LaporCovid-19 menilai seharusnya pemerintah tidak mengabaikan pentingnya indikator data kematian dalam setiap evaluasi PPKM.

LaporCovid-19 menilai ketidakakuratan data kematian yang ada, semestinya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut. Kalau memang menyadari data kematian tidak akurat, maka pemerintah seharusnya berupaya untuk memperbaiki data tersebut supaya benar-benar akurat.

Sekadar diketahui, sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Senin (9/8/2021) menyebut telah mengeluarkan indikator kematian dalam menilai level PPKM di berbagai daerah. Alasannya, indikator kematian dianggap menimbulkan distorsi dalam penilaian level PPKM karena banyak input data yang tidak update dari berbagai daerah. ren, set

Related posts

Sasar Pekerja dan Mitra Kerja, Pertamina Gelar Vaksinasi Gotong Royong di Surabaya dan Malang

redaksiWD

ITS Borong 13 Medali Juara di AISEEF 2021

redaksiWD

Dukung Percepatan Vaksinasi, Uniqlo – HIPPINDO  Buka Sentra Vaksinasi di 5 Daerah

redaksiWD