wartadigital.id
Headline Nasional

Pengamat : Kenapa Vaksin Harus Bayar Saat Diserahkan ke Kimia Farma, Duitnya Kemana?

Ilustrasi vaksinasi massal di Surabaya beberapa waktu lalu.

JAKARTA (wartadigital.id)  – Vaksinasi berbayar yang akan diterapkan perusahaan BUMN, Kimia Farma mulai Senin (12/7/2021) memantik polemik dan memunculkan  kecurigaan banyak pihak. Pasalnya, selama ini vaksinasi yang menjadi semangat mengakhiri pandemi Covid-19 yang diberikan cuma-cuma kepada rakyat pada akhirnya harus berbayar.

Adapun, vaksin Covid-19 yang akan digunakan adalah Sinopharm. Tarifnya ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis. Artinya, setiap masyarakat yang ingin melakukan vaksin individu harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 879.140 untuk menyelesaikan tahapan vaksinasinya. Biaya tersebut terdiri dari harga vaksin Rp 643.320 untuk dua dosis dan tarif vaksinasi Rp 235.820 untuk dua kali penyuntikan.

“Saya nggak habis pikir, kenapa vaksinasi yang merupakan program pemerintah secara gratis harus berbayar ketika di Kimia Farma,” kata Direktur Eksekutif Democracy and Electoral and Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati, Senin (12/7/2021).

Ia pun meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk terbuka kepada publik. Baginya, tak akan menjadi masalah bila vaksin berbayar dikelola negara. Namun akan menjadi persoalan bila vaksinasi berbayar tersebut diserahkan kepada perusahaan farmasi.

“Kalau untuk keuntungan perusahaan, saya pikir ini yang keliru. Bila memang masyarakat dipungut biaya, maka ada asas ketidakadilan dalam kesehatan. Dananya dikemanakan?” jelasnya.

Ia melihat, ada upaya sebagian pihak yang hendak mencari keuntungan dan kepentingan pribadi di tengah kebijakan vaksinasi berbayar.

Sebab bila alasan percepatan vaksinasi, harusnya pihak Kimia Farma membantu dengan menyalurkan relawan guna membantu pemerintah, bukan mendistribusikan vaksin yang harus ditebus dengan uang.

“Saat kondisi negara lagi genting dan krisis kenapa masih ada saja orang yang memanfaatkan kondisi darurat kemanusiaaan ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” kritiknya.

Bercampur Vaksin Hibah

Untuk diketahui PT Kimia Farma (Persero) Tbk akan melaksanakan vaksinasi gotong royong berbayar mulai Senin (12/7/2021) hari ini. Adapun, vaksin Covid-19 yang akan digunakan adalah Sinopharm.

Vaksin Sinopharm sendiri saat ini ketersediaannya sebanyak 1,5 juta. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 500 ribu merupakan hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab.

Hal ini pun dikritisi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Sebab, penjualan vaksin itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Khususnya di Pasal 7A ayat 4 yang mengatakan bahwa vaksin Covid yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi program yang diperoleh hibah, sumbangan atau pemberian baik dari masyarakat atau negara lain dilarang diperjualbelikan.

Diketahui, salah satu vaksin Gotong Royong Individu yang mau dijual itu adalah vaksin Sinopharm. Padahal Indonesia menerima hibah 500.000 dosis vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab.

“Nah ini kontra dengan Permenkes 19 Tahun 2021 Pasal 7A ayat 4. Jelas ini sangat bertentangan dengan Permenkes No 19 Tahun 2021,” jelas Nihayatul.

Namun, apabila pemerintah mengatakan bahwa yang dijual bukan yang hibah, hal itu pun belum tentu benar. Sebab, tidak ada jaminan jika vaksin tersebut benar-benar bukan hibah. “Kalaupun pemerintah bilang yang akan dijual bukan yang hibah. Bagaimana membedakan yang hibah dan yang bukan?” imbuhnya.

Khawatirnya lagi, lanjutnya, program ini dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan secara pribadi. Sama seperti yang pernah terjadi yang dilakukan oleh oknum Kimia Farma di Medan yang menggunakan alat rapid test bekas dalam memeriksa pasien untuk mendapatkan untung. set, ren, rmo, jpc

Related posts

Arumi Tekankan Pentingnya Efektivitas Pola Komunikasi Orangtua dan Anak Remaja

redaksiWD

Tetap Bergaya Meski di Rumah, Ini Lima Rekomendasi Homeleisure Wear yang Lagi Ngetren

redaksiWD

Atasi Dampak Limbah Medis, ITS Gagas Sarung Tangan Lateks Ramah Lingkungan

redaksiWD