wartadigital.id
Headline Nasional

Pengamat Sebut Perubahan Statuta UI Bukti Jokowi Aktor Pelanggeng Oligarki

Kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Udayana Bali yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai The Guardian of Oligarch.

JAKARTA (wartadigital.id)  – Keputusan pemerintah merestui Rektor UI Ari Kuncoro merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) makin menguatkan upaya melanggengkan oligarki.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berkenaan perubahan statuta UI soal larangan rangkap jabatan rektor menjadi komisaris BUMD/BUMN yang tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 68 Tahun 2013 menjadi PP No 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Peraturan baru tentang Statuta UI  itu diteken Presiden Jokowi pada 2 Juli 2021.

“Rangkap jabatan mengarah pada buruknya tata kelola, dekat dengan oligarki,” kata Dedi Kurnia Syah, Rabu (21/7/2021).

Hal ini juga sekaligus memperkuat kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Udayana Bali yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai  The Guardian of Oligarch. “Jika benar Jokowi mengubah statuta UI ini, maka ia aktor pelanggeng oligarki hingga ke kampus,” tandas Dedi Kurnia Syah.

Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu keheranan dengan sikap yang diambil pimpinan Universitas Indonesia dan pemerintah. Keheranan tersebut terkait dengan perubahan aturan maupun statuta Universitas Indonesia yang memperbolehkan rektor merangkap jabatan.

Said Didu menganggap, rektor bahkan menteri BUMN Erick Tohir sebelumnya sudah melakukan pelanggaran hukum dengan terkait penempatan sang rektor sebagai wakil komisaris di BRI.

“Perubahan statuta UI 2 Juli 2021 yang bolehkan rektor rangkap komisaris BUMN tidak menyelesaikan masalah karena dengan statuta lama, rektor UI, MWA, dan Menteri BUMN sudah melanggar hukum,” tulis Said Didu di Twitter dikutip, Selasa (20/7/2021).

Said Didu menilai, harusnya pelanggaran yang dilakukan sebelumnya terlebih dulu diproses, bukan tiba-tiba mengganti produk aturannya. “Kalau mau selesaikan masalah sesuai keinginan penguasa – apa tidak gunakan aja amnesti dari Presiden?” imbuhnya lagi.

Said Didu menilai pemerintah sudah terlalu vulgar menunjukkan arogansinya dengan merevisi statuta UI tersebut. “Ini sudah sangat telanjang, menunjukkan bahwa aturan dibuat tidak untuk ditaati, tapi untuk kepentingan penguasa. Ini benar-benar bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan,” kritik Said Didu.

Sementara itu perubahan statuta UI ini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk banyak netizen. Bahkan pembahasan mengenai Rektor UI menjadi trending topic di lini media sosial Twitter, Rabu (21/7/2021) dini hari. Warganet ramai membahas Rektor UI usai perubahan statuta UI yang diputuskan pemerintah melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 68 Tahun 2013 menjadi PP No 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.

Dalam revisi tersebut, larangan rektor rangkap jabatan sebagai komisaris BUMD/BUMN dihapus. Kini, Rektor UI hanya dilarang jika rangkap jabatan menjadi direksi BUMN/BUMD/swasta. Perubahan statuta tersebut menjadi ramai diperbincangkan warganet.

Bahkan warganet banyak yang melontarkan satire terkait jabatan rektor UI yang mampu memengaruhi pemerintah untuk mengubah aturan demi melanggengkan rangkap jabatan.

“Rektor UI mobilnya kehabisan BBM, SPBU-nya yang disuruh datang,” tulis akun @Janganjadipaok.

“Rektor UI yang tidak pandai berenang jatuh ke laut, lautnya yang kering supaya tidak tenggelam,” lanjut akun Lelo Ritonga.

Bahkan, adapula warganet yang mengibaratkan Rektor UI Ari Kuncoro memiliki kuasa dan kebal terhadap virus. “Rektor UI kena Covid-19, virusnya yang isoman,” demikian tulis akun bernama Oka.

Rektor UI melanggar aturan, aturannya yang minta maaf,” kata DreW_JaKoB_WolF.

Rektor lagi di mobil antri lampu merah. Kebelet buang air. Lampu merahnya dia bongkar,” kata MasBudiRespati.

Rektor UI kepanasan. Mataharinya yang redup sendiri,” kata Uswtun73. set, rmo

Related posts

ITS Terima 1.279 Calon Mahasiswa dari Jalur SNMPTN 2021, Teknik Informatika Persaingan Paling Ketat

redaksiWD

Menaker Sebut Budaya K3 Kunci Produktivitas Pekerja

redaksiWD

327 WNI yang Menetap di Arab Saudi Dapat Izin Ikut Ibadah Haji

redaksiWD