JAKARTA (wartadigital.id) – Organisasi pekerja/buruh tegas akan melakukan demo besar-besaran pada 6 September 2022 di depan Gedung DPR untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah mulai Sabtu (3/8/2022) pukul 14.30 WIB.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan akan mengorganisir 5 juta buruh untuk mogok kerja pada Senin, 6 September 2022 di depan gedung DPR RI. “Kami tetap menolak kenaikan harga BBM. Jami akan tetap gelar aksi 6 September,” tegasnya, Sabtu (3/9/2022).
Said Iqbal bersama buruh melihat bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi dapat mengancam kehidupan para buruh dan pekerja, yang hanya mendapat kenaikan gaji 1 persen setiap tahunnya. “Apabila harga BBM dipaksa naik dalam waktu dekat, partai buruh akan mempersiapkan mogok besar-besaran dengan diawali demonstrasi penolakan BBM dan Omnibus Law pada awal September 2022, serempak di 34 provinsi dan 440 kab/kota,” kata Said.
Tahun ini pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan hanya menaikkan upah minimum sebesar 1,09 persen. Untuk 2023 pun kenaikan upah diprediksi sama dengan 2022 yang mengacu pada Pasal 26 PP No 36 Tahun 2021. Artinya, bila seorang pekerja mendapatkan gaji Rp 3 juta per bulan, dia hanya mendapat kenaikan upah sebesar Rp 30.000.
Dengan kenaikan BBM yang berpotensi menaikkan harga bahan pokok, dikhawatirkan akan menggerus daya beli para buruh/pekerja. Selain itu, kenaikan harga energi tersebut akan turut menekan produktivitas pabrik atau perusahaan, sehingga dikhawatirkan akan berujung pada efisiensi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Karena perusahaan juga akan memangkas, tentu energi di industri akan meningkat nilainya, sudah tidak naik upah, energi naik, perusahaan bakal PHK besar-besaran,” ujarnya.
Melalui konferensi pers secara virtual, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar pada Sabtu (3/9/2022). Penyesuaian harga BBM itu terjadi untuk Pertalite dari harga awal Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, diikuti Solar subsidi dari harga awal Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Adapun pemerintah turut mengerek harga Pertamax non subsidi dari angka Rp 12.500 ke posisi Rp 14.500 per liter.
Tak hanya KSPI, ribuan buruh dan elemen rakyat lainnya akan tumpah ruah menggelar unjuk rasa menolak kenaikan BBM.
“KASBI secara tegas menolak kenaikan BBM. KASBI yang tergabung dalam GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) dan bersama berbagai aliansi akan turun ke jalan,” tegas Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos di Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
Nining mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang menimbulkan efek domino terhadap kebutuhan pokok rakyat sangat menambah beban rakyat, terutama buruh.
Menurutnya, jika pemerintah menaikkan harga BBM justru itu akan berdampak buruk juga bagi pertumbuhan ekonomi nasional. “Situasi semakin sulit, kaum buruh, tani dan rakyat secara umum, berbagai kebutuhan harga-harga semakin melambung tinggi. Upah ditekan semurah-murahnya, ini akan semakin memperburuk pertumbuhan ekonomi karena daya belia masyarakat semakin turun,” sesalnya.
Atas dasar itu, Nining mempertanyakan maksud pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin menaikkan harga BBM tersebut. “Hati nurani pemerintah dan wakil-wakil rakyat kelihatannya sudah tak lagi membutuhkan suara rakyat,” tegasnya.
Adapun, mengenai rencana aksi KASBI, Nining mengatakan saat ini pihaknya tengah berkonsolidasi antar gerakan buruh dan lintas elemen rakyat untuk melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. “Masih dalam konsolidasi bersama sektor-sektor lain,” pungkasnya. set, bis, rmo
Berikut ini daftar BBM yang naik:
- Pertalite dari dari Rp 7.650 per liter menjadi 10 ribu per liter
- Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter
- Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter