Puan Maharani dan suaminya, Happy Hapsoro.
JAKARTA (wartadigital.id) – Aliran uang korupsi pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G Kominfo diduga turut mengalir ke sejumlah parpol. Belakangan juga beredar di media sosial skema dugaan konsorsium korupsi BTS 4G Kominfo.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman meminta agar pemberantasan korupsi dilakukan jangan tebang pilih. “Jangan pilih kasih. Jangan tajam ke lawan, tumpul ke kawan,” kata Benny seperti dikutip redaksi melalui akun Twitternya, Selasa (23/5/2023).
Di antara nama yang muncul ada HPS (Happy Hapsoro) yang merupakan suami dari Politikus PDIP Puan Maharani. Lalu nama kedua adalah Sakti Wahyu Trenggono yang saat ini menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. “Jangan dari kubu oposisi dikejar-kejar dan dari kubu temen sendiri dikejar di tempat seperti tari poco-poco. Rakyat tidak pernah diam,” sambung Anggota DPR RI Komisi III tersebut.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD mengakui telah menerima kabar ini. “Saya dapat berita itu dengan nama namanya, tapi itu saya anggap itu gosip politik,” kata Mahfud usai melantik pejabat eselon I di Kantor Kominfo Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).
Tokoh Kunci PDIP
Viralnya grafis dan narasi yang menguraikan indikasi nama-nama pejabat dan petinggi partai di balik korupsi BTS 4F Kominfo membuat Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi buka suara. Dia mendesak Kejaksaan Agung untuk memanggil nama-nama yang sekarang beredar lewat jaringan WhatsApp.
“Setelah ditetapkannya Jhonny G Plate sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G yang diduga rugikan negara Rp 8,3 triliun, kini tersebar sejumlah nama seperti Sakti Wahyu Trenggono, Suami Puan Maharani, Happy Hapsoro, anaknya Mensesneg, Pratikno bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditengarai berada dalam proyek tersebut,” jelas Muslim.
Dijelaskan Kejaksaan Agung harus memanggil dan memeriksa semua nya. “Dan jika terbukti harus di tersangka dan di tahan sebagaimana Jhonny Plate – Sekjen NasDem,” ujar Muslim.
Ditegaskan jika Kejagung tidak ingin dicap dalam kasus ini bersifat politis, maka nama-nama yang beredar tersebut segera di panggil. “Jika nama – nama yang beredar di WA Grup dan ditengarai memang kebagian dalam proyek itu, Kejaksaan Agung segera panggil dan usut semua nya. Jika tidak kasus Jhonny Plate ini hanya bersifat politis dan hanya menyasar tokoh yang dianggap berseberangan dengan Istana. Publik anggap Kejagung dipakai sebagai alat gebuk lawan politik Istana,” urainya.
Kejagung diharapkan dapat menyikat habis KKN yang berada dilingkungan Istana. “Jadi semua nama KKN Istana harus disikat habis. Kalau memang mau berantas korupsi dan tegakkan hukum. Jika tidak Kejagung bebaskan Jhonny G Plate. Karena kasus ini murni perseteruan politik dan Kejagung terseret ikut-ikutan hancurkan lawan politik Istana,” pungkas Muslim. rmo, cik