SAMPANG (wartadigital.id) – Rencana pemerintah untuk menerapkan PPN terhadap sembako, jasa pendidikan direaksi sejumlah kalangan. DPD LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) Jawa Timur juga ikut buka suara. DPD LPK Jatim meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pengenaan PPN sembako, apalagi Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi saat ini.
“Walaupun rencana tersebut belum sampai pada tahap pembahasan, kami sangat berharap agar pemerintah lebih mengoptimalisasikan penerimaan negara, bukan mengenakan PPN sembako,” kata Ketua DPD LPK Jatim Handreyanzah dalam keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).
Menurut Andre selepas menghadiri undangan salah satu Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang di suatu tempat bersama beberapa perwakilan Gabungan Aktivis Pantura (GAP Madura), pemerintah harus lebih aktif menyisir segala bentuk anggaran yang dinilai tidak urgent agar bisa mengoptimalisasi anggaran, sehingga bisa dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Baik itu dari sektor kesehatan maupun sektor ekonomi.
Sosok pribumi Madura pendukung Presiden Jokowi tersebut juga sedikit memaparkan gagasannya, bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih produktif, pemerintah harus lebih efisien terhadap belanja dalam birokrasi.
Dalam Rapat Pembahasan Pagu Indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN Tahun 2022 itu, pemerintah bisa meningkatkan efisiensi belanja birokrasi. Ia pun memberikan beberapa contoh lembaga dan kementerian yang mampu melaksanakan kualitas belanja. Misalnya Kementerian Keuangan bisa mencapai efisiensi sekitar Rp 1,25 triliun, hal yang sama tentu bisa diakumulasikan dengan kementerian/lembaga lain, yang jumlahnya bisa lebih besar lagi. Efisiensi pengeluaran negara sepanjang 2020 yang telah dilakukan oleh BPKP mencapai Rp 48,35 triliun, kemudian penyelamatan keuangan negara atau daerah mencapai Rp 12 triliun serta peningkatan penerimaan negara sebesar Rp 354,4 miliar. “Prinsipnya pemerintah harus lebih efisien terhadap belanja birokrasi dibandingkan mengenakan PPN sembako yang menyasar masyarakat kecil,” katanya.
Oleh karena itu Andre yang juga dipercaya sebagai Dewan Pembina GAP itu, berharap ke depannya agar kementerian atau lembaga bisa mengoptimalkan belanja dan pengadaan barang dan jasa. Misalnya dengan melibatkan pengelola UMKM di tingkat masyarakat menengah kebawah. “Berdasarkan informasi yang kami terimanya, nilai belanja pengadaan di tingkat kementerian/lembaga yang melibatkan UMKM masih hanya 11 persen,” katanya. jok