JAKARTA (wartadigital.id) – Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama baru-baru ini menjadi sorotan publik. Bahkan, pria yang akrab disapa Ahok ini menjadi trending topic di jejaring situs media sosial Twitter.
Setelah ditelusuri, Ahok menjadi buah bibir masyarakat akibat membeberkan bahwa pihaknya menyepakati untuk menghapuskan kartu kredit milik pejabat Pertamina. Adapun pejabat yang dicabut fasiltas kartu kredit itu ialah para dewan direksi, komisaris, hingga manajer perusahaan. Ahok mengatakan hal ini pihaknya lakukan demi melakukan pengehematan pemakaian uang negara.
Ia pun kemudian membandingkan perusahaan BUMN itu dengan Astra Group, perusahaan besar yang katanya tak memberikan fasilitas kartu kredit kepada pejabatnya. “Kebijakan untuk penghematan saja. Astra group begitu besar saja tidak ada fasilitas kartu kredit perusahaan,” ujar Ahok, Rabu (16/6/2021).
Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa fasilitas kartu kredit telah diberikan kepada pejabat Pertamina sejak lama. Namun, Ahok tak menjelaskan detailnya kapan tepatnya pejabat Pertamina mulai mendapatkan fasilitas berupa kartu kredit tersebut.
Pernyataan Ahok ini menuai pujian dari berbagai pihak. Namun, tak sedikit juga yang memberikan kritik. Seperti Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza yang berpendapat bahwa Ahok semestinya tak perlu mempublikasikan keputusan tersebut. “Kartu kredit urusan internal, tidak perlu disampaikan ke publik,” ujar Faisal. “Yang kita tunggu dari aksi-aksi Pertamina bukan urusan kartu kredit, tapi kita menunggu aksi-aksi korporasi berskala global yang bisa membawa Pertamina bersaing dengan perusahaan-perusahaan migas kelas dunia,” lanjutnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid menilai langkah Ahok terlalu remeh temeh. Eks Ketua Umum GP Ansor ini berpendapat, kartu kredit substansinya dipakai untuk memudahkan para direksi manakala bertemu dengan stakeholder dan mencegah praktik-praktik koruptif. Di samping itu, jumlah limit kartu kredit sebesar Rp 30 miliar yang diberikan, menurut Nusron, pasti terbatas dan semua penggunaannya dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
“Tidak asal pakai. Lagian juga tidak semua plafon itu dihabiskan oleh direksi. Jadi angkanya tidak valid,”ujar Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (16/6/2021)
Politikus Partai Golkar ini menyarankan Ahok agar kembali menjadi dirinya yang ia kenal. Yakni, sosok yang berpikir dengan terobosan besar dan strategis seperti saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun sekarang dalam skala memajukan Pertamina. “Ahok itu kawan dan sahabat saya. Saya selalu belain dia tatkala susah. Tapi, please, kembalilah ke Ahok yang berpikir makro. Jangan ecek-ecek soal kartu kredit direksi diurus,” tutur Nusron.
Warganet di situs Twitter juga memberikan kritikan terhadap dipublikasikannya hal tersebut. “Biasa pencitraan bro,” komentar salah seorang warganet. “Pamer kok hapus kartu kredit! Pamer itu kapan pertamina nggak berpelat merah lagi? Kasih contoh yang cerdas gitu loh sama rakyatnya,” timpal warganet lainnya.
“Bongkar saja mega korupsi projek atau mafia migas yang menggurita, yang membuat harga BBM kita mahal dan Pertamina kurang efisien,” kata warganet lainnya. set, cik, gel