JAKARTA (wartadigital.id) – Pemilik dapur dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh mengedepankan kepentingan bisnis semata dengan mengabaikan aspek kesehatan dan kebersihan makanan.
Direktur Literatur Institut, Asran Siara mengatakan, masalah kesehatan dan kebersihan itu menjadi penting. Terlebih, belakangan bermunculan kasus diduga keracunan menu MBG. “Jika ada dapur atau pemilik dapur yang dengan sengaja tidak memenuhi standar operasional. Hal itu patut diduga sebagai bentuk upaya sabotase agar program (MBG) ini gagal,” ujar Asran Siara kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).
Ia menambahkan, masyarakat sebagai penerima manfaat juga memiliki peran penting untuk memastikan kelancaran program. Menurutnya, warga dapat bergotong-royong bahkan bergiliran menjaga dapur agar proses pengolahan makanan benar-benar sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Program MBG sendiri menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Khususnya bagi kalangan pelajar dan kelompok rentan. “Karena itu, aspek transparansi, pengawasan, serta partisipasi aktif warga dinilai sangat penting demi keberhasilan implementasinya,” demikian Asran.
Jawa Barat Tempati Peringkat Tertinggi
Pengawasan terhadap program MBG menjadi sorotan publik setelah banyaknya laporan kasus keracunan yang dialami siswa. Tercatat, ratusan siswa di 16 provinsi mengalami keracunan usai menyantap menu MBG dengan total mencapai 5.626 kasus.
Dari 5.000-an kasus keracunan MBG itu, Jawa Barat menempati peringkat tertinggi dengan laporan sebanyak 2.051 kasus. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan melakukan evaluasi secara total pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
Dedi Mulyadi melihat, ada dua hal yang perlu dievaluasi yakni soal kualitas menu makanan yang disajikan, serta kemampuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai vendor pelaksana kegiatan. “Pertama, penyelenggara kegiatannya mampu atau tidak dan yang kedua, makanan yang disajikan sesuai dengan harga atau tidak,” kata Dedi Mulyadi .
Dalam sepekan ini, Dedi Mulyadi akan bertemu dengan pengelola SPPG di Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk melihat serta memastikan unsur kelayakan pelayanan. Jika ditemukan adanya pengelola SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil tindakan tegas berupa penggantian. “Kalau ternyata tidak mampu dan angka keracunan tetap tinggi, tentu harus ada evaluasi, vendor pelaksana yang tidak sesuai dengan harapan harus diganti,” kata Dedi Mulyadi.
Ia mengatakan, banyak siswa yang akhirnya menjadi trauma akibat kasus ini. Meski belum ada laporan korban jiwa, namun kasus keracunan MBG menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikis para siswa. “Walau tidak ada (laporan kasus) meninggal, anak-anak yang seharusnya mendapat asupan gizi justru keracunan, itu menimbulkan trauma,” kata Dedi Mulyadi.
Menurutnya, kasus keracunan MBG terjadi karena adanya ketimpangan antara jumlah peserta penerima MBG dengan jumlah pelayan di SPPG. Selain itu, jarak atau lokasi distribusi yang jauh serta pola penyajian makanan yang tidak sesuai turut memicu kasus keracunan. “Misalnya, masaknya jam 1 malam, tapi disajikan jam 12 siang, jarak waktunya terlalu lama, itu perlu dievaluasi,” kata Dedi Mulyadi. rmo, ins
