JAKARTA (wartadigital.id) – Pemerintah menegaskan belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski harga minyak mentah dunia melonjak akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Kebijakan itu tetap mengacu pada asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam APBN yang dipatok sebesar 70 dolar AS per barel. “Belum. Kan APBN kita kemarin di 70 dolar ICP. Jadi kita tunggu saja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Airlangga menjelaskan, pemerintah terus melakukan mitigasi cepat terhadap dampak ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi mengganggu stabilitas energi global. Langkah antisipatif dilakukan untuk memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar internasional.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Indonesia mengamankan sumber energi alternatif di luar kawasan Timur Tengah melalui kerjasama perdagangan Agreement of Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat serta optimalisasi aset PT Pertamina di Amerika Latin.
Diversifikasi ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang rawan terganggu, termasuk kawasan Selat Hormuz. Dalam dokumen kesepakatan dagang resiprokal itu, Indonesia berkomitmen membeli komoditas energi senilai total 15 miliar dolar AS. Rinciannya meliputi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebesar 3,5 miliar dolar AS, minyak mentah 4,5 miliar dolar AS, serta bensin hasil kilang 7 miliar dolar AS guna memastikan ketersediaan stok nasional.
Menurut Airlangga, pengalaman krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem mitigasi risiko. Pemerintah berupaya lebih sigap dalam merespons dinamika global agar gejolak harga tidak langsung membebani masyarakat. “Di satu sisi itu yang terkait dengan subsidi kita jaga dan pemerintah kemarin sudah siapkan bahwa subsidi ya kita akan lanjutkan. Dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga,” jelas Airlangga.
Di tengah situasi global yang masih sulit diprediksi, pemerintah menekankan pentingnya menjaga resiliensi ekonomi nasional. Stabilitas harga energi dan kepastian kebijakan fiskal diharapkan mampu mempertahankan kepercayaan investor sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan eksternal. sin
