JAKARTA (wartadigital.id)— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatatkan defisit sebesar Rp 7,14 triliun sepanjang 2024. Kondisi ini pertamakali terjadi sejak terakhir 2019. Pasalnya pada 2020 dilakukan kenaikan iuran sehingga badan kesehatan publik itu surplus Rp 18,7 triliun, naik menjadi Rp 44,45 triliun tahun berikutnya. Sedangkan pada 2023, setelah pandemi Covid-19 berakhir, surplus menyusut tinggal Rp 157,22 miliar.
Dalam laporan keuangan yang diterbitkan hari ini, Jumat (7/4/2025), tekor keuangan BPJS Kesehatan disebabkan oleh melonjaknya beban jaminan kesehatan hingga beban operasional BPJS Kesehatan. Tercatat, pos beban jaminan kesehatan naik menjadi Rp 174,9 triliun. Padahal, pada tahun sebelumnya BPJS Kesehatan membayar klaim dan kapitasi ke fasilitas kesehatan sebesar Rp 158,85 triliun atau melonjak 10,13%.
Pada saat yang sama, beban operasional BPJS Kesehatan juga melonjak dari Rp 4,32 triliun menjadi Rp 5,77 triliun atau naik 33,56%. Saat total beban melonjak dari Rp 158,96 triliun menjadi Rp 178,85 triliun, BPJS Kesehatan sejatinya mengalami kenaikan pendapatan iuran dari Rp 151,69 triliun menjadi Rp 165,34 triliun.
Sedangkan pendapatan investasi turun dari Rp 5,7 triliun menjadi Rp 5,3 triliun. Silpa kapitasi dan pendapatan lain juga turun. Capaian ini membuat Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial pada 2024 terkumpul Rp 171 triliun, di bawah total pengeluaran. Kondisi defisit ini berdampak pada aset DJS yang juga turun dari Rp 94,27 triliun menjadi Rp 82,4 triliun atau turun 12,59%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya kas dan setara kas dari Rp 52,27 triliun menjadi Rp 32,42 triliun.
Saat kas turun, BPJS Kesehatan mengalami kenaikan investasi dari Rp 35,68 triliun menjadi Rp 42,51 triliun. Adapun piutang iuran mencapai Rp 5,94 triliun dan piutang hasil investasi Rp 919,82 miliar. Sementara itu, kewajiban BPJS Kesehatan ke rumah sakit hingga puskesmas turun menjadi Rp 1,74 triliun. BPJS Kesehatan juga menurunkan cadangan teknis dari Rp 37,61 triliun menjadi Rp32,88 triliun.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut terjadi penurunan aset netto dan belanja, bahkan ke depan akan makin membesar. “Tahun ini RKAT pengeluaran lebih dari Rp 200 triliun,” katanya, Jumat (4/7/2025).
Ghufron yang juga Guru Besar di Universitas Gadjah Mada itu menyebut sejumlah skenario menahan defisit juga terus dilakukan. “Jadi meski kondisi aset netto BPJS Kesehatan saat ini sehat, tetapi jumlahnya turun sehingga memerlukan intervensi yang sesuai,” katanya. bis
