SURABAYA (wartadigital.id) – Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada 2024 ditargetkan akan turun secara signifikan. Pasalnya kinerja positif ditunjukkan dengan capaian penurunan kemiskinan Jawa Timur dari tahun ke tahun. Pada 2021, angka kemiskinan turun dari 10,59% menjadi 10,49% pada 2022 turun sebesar 0,10 persen
“Memang kita punya populasi yang cukup tinggi, tetapi kalau kita lihat ada penurunan pada 2022 sebesar 10,49 % dari 2021 sebesar 10,59%, artinya pada 2022 ada penurunan sebesar 0,10 persen,” kata Sekdaprov Jatim Adhy Karyono saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur 2033 dengan tema ’Rencana Aksi Tahunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan Pelaporan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE)’ di Hotel Santika Jl Gubeng, Rabu (24/5/2023) malam.
Sekda Adhy juga menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim pada 2023 juga mengalami penurunan, di mana TPT Jatim pada Februari 2023 sebesar 4,33 persen, angka tersebut mengalami penurunan 0,48 persen dibandingkan TPT Jatim pada Februari 2022 sebesar 4,81 persen. Dan TPT Jatim konsisten lebih rendah dari TPT Nasional yang ada pada angka 5,45% per Februari 2023.
Kinerja positif yang menggembirakan lainnya adalah upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, yang mana mengalami penurunan sebesar 0,43 persen. Di mana pada 2022 persentase kemiskinan ekstrem Jatim sebesar 1,8 persen, sedangkan pada 2021 sebesar 2,23 persen. Capaian ini juga lebih baik dari rata-rata nasional yang berada pada angka 2,04 persen pada 2022.
“Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur, Alhamdulillah Jatim mengalami penurunan, namun kita masih punya banyak PR, sehingga pada 2024 untuk penghapusan kemiskinan ekstrem kita harus 0 atau zero,” tandasnya.
Agar ini bisa terealisasi, tentu banyak hal yang harus dilakukan, Sekda Adhy menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan semua pihak. Salah satunya pemerintah berupaya mengurangi beban pengeluaran melalui berbagai program bantuan sosial dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, diantaranya melalui program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UMKM.
Selanjutnya, pihaknya juga mengatakan beberapa program intervensi antara lain program Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA), peti koin bermantra bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha ekonomi produktif untuk kelompok usaha bersama (KUBE), bantuan usaha ekonomi produktif untuk wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), kolam lele keluarga (KOLEGA), rutilahu, elektrifikasi, permodalan murah bagi ultra mikro bunga 3%, pendidikan gratis berkualitas, kesehatan gratis dan lainnya.
Lebih lanjut, Sekda Adhy menyampaikan masih banyak PR terkait dengan penurunan angka kemiskinan yang masih tersisa 10,49% dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024. Hal ini sebagaimana instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Oleh karenanya, pihaknya kembali menekankan bahwa pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Khususnya bagi kabupaten/kota untuk sesegera mungkin melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya ini, di antaranya melakukan penyusunan program dan kegiatan pada RKPD serta mengalokasikan anggaran pada APBD masing-masing berdasarkan data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Sampai saat ini baru 11 kabupaten/kota yang telah menetapkan data sasaran kemiskinan ekstrem, saya berharap Kabupaten/Kota lainnya untuk segera menetapkan,” tandasnya. pri