JAKARTA (wartadigital.id) – Kongres Luar Biasa (KLB) yang diklaim sepihak oleh oknum kader dan mantan kader Partai Demokrat menuai banyak kecaman dari pegiat demokrasi, termasuk Visi Indonesia Strategis.
Direktur Visi Indonesia Strategis Abdul Hamid mengatakan, persoalannya ini bukan seperti KLB biasa, d imana adanya dualisme kepemimpinan. Kasus Demokrat murni pembajakan parpol oleh pejabat negara.
“Parpol dibajak oleh orang luar parpol karena punya kekuasaan dan uang. Jadi ini bukan lagi masalah internal Demokrat , melainkan masalah kita sebagai bangsa yang setback ke arah otoritarian,” ujar Cak Hamid sapaan akrabnya, Sabtu (6/3/2021).
Dalam KLB ilegal yang digelar di Sibolangit Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), terpilih Kepala KSP Moeldoko sebagai ketua umum. “Bagaimana pun, Moeldoko pejabat negara yang tak tanggung-tanggung. Dia menjabat sebagai KSP (Kepala Kantor Staf Presiden). Jadi wajar saja kalau ada kecurigaan keterlibatan Istana di sana,” ucap Cak Hamid.
Dan jika benar Istana terlibat cawe-cawe KLB Partai Demokrat, maka sungguh sangat disayangkan. “Oleh karenanya, jika Presiden Jokowi dalam hal ini tidak terlibat dalam pembajakan parpol ini, maka kita mendesak agar pemerintah harus tegas menolak KLB ini, dan memecat Moeldoko dari KSP karena telah mencoreng pemerintah” pungkas Cak Hamid.
Permainan Kasar
Banyak pihak memandang kegiatan KLB Partai Demokrat di Deliserdang bagian dari upaya mengacak-acak dan pengambilalihan kepemimpinan partai oleh pihak eksternal.
Pemerhati politik, M Rizal Fadillah menjadi salah satu pihak yang menilai demikian. Sebab menurutnya, Moeldoko yang menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deliserdang mempertegas keterlibatan penguasa dalam prahara ini.
“Rakyat dapat membaca dengan mudah hal ini (KLB Deliserdang) adalah permainan kasar Moeldoko yang menjadi kepanjangan tangan kekuasaan,” ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/3/2021).
Lebih jelas lagi, Rizal menyebutkan posisi Moeldoko di saat munculnya isu kudeta hingga kejadian KLB ini jelas-jelas tengah menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Di samping itu, ada pernyataan pihak berwenang yang menurutnya kontradiktif terkait KLB Deliserdang ini. Yang mana di satu sisi menyatakan tidak mengizinkan penyelenggaraan acara tersebut. Tapi di sisi yang lain tidak juga membubarkan kegiatan yang diselenggarakan di The The Hill Resort Sibolangit itu. “Karena masalah internal katanya,” tekannya.
Karena itu, Rizal meyakini banyak pihak akan melihat bukti-bukti nyata yang menunjukkan keterlibatan rezim sekarang ini dalam perkara Partai Demokrat. “Tentu semua akan melihat bukti-bukti nyata untuk membuat Istana gentar, jika tidak ya nasib berbicara lain. Menkumham mengesahkan hasil KLB, artinya matilah SBY dan AHY,” tuturnya.
Rizal menyebut Demokrat abal-abal akan berubah menjadi Demokrat baru tangan Istana, koalisi hasil kooptasi atau aneksasi. Persetan dengan demokrasi. rmo
