MALANG (wartadigital.id) – Bupati Malang, Drs HM Sanusi, MM hadir pada acara pertemuan rutin Stakeholder Meeting Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Malang plus Halal Bi Halal serta Penyerahan Naskah Peraturan Desa PPA Desa Sumberputih, Kecamatan Wajak, sebagai capaian ke-2 Program Inklusi PPA Kabupaten Malang, bertempat di Hall Moh. Said Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Kamis (24/4/2025) siang.
Abah Sanusi–sapaan akrab Bupati Malang–menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lakpesdam PCNU dan PC Fatayat NU Kabupaten Malang atas inisiatif luar biasa dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Tak ketinggalan, turut hadir sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Perwakilan Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Malang.
”Diharapkan dari pertemuan ini, harus ada tindak lanjut dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama Pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya terus mengurangi pencegahan pernikahan anak. Saat ini kita dihadapkan pada tantangan sosial dan moralitas serius. Salah satu yang menonjol terkait dengan perkawinan anak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang mencatat, pada tahun 2023 lalu Kabupaten Malang sempat menempati rangking pertama dengan jumlah kasus pernikahan anak tertinggi di Provinsi Jawa Timur,” kata Bupati Malang.
Selain menjadi momentum pertemuan rutin, kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan lintas sektor ini dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan Halal Bi Halal yang sarat makna kebersamaan dan persaudaraan. Fenomena ini tentunya tidak hanya berdampak pada kesehatan dan pendidikan anak-anak, tetapi juga pada masa depan pembangunan daerah. Pencegahan perkawinan anak harus menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, maupun lembaga pendidikan.
”Oleh karena itu, saya menyambut baik pelaksanaan Program Inklusi yang diinisiasi oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dengan menggandeng Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif untuk dilaksanakan di tingkat daerah, khususnya oleh Lakpesdam dan Fatayat di tingkatan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang. Program ini menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi, menyatukan visi, dan memperluas kolaborasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak secara holistik dan inklusif,” kata Bupati Malang.
Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen penuh mendukung segala bentuk upaya yang menjunjung hak-hak anak, kesetaraan gender, serta penguatan kapasitas komunitas. Pemkab Malang ingin memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Malang tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung potensi terbaik mereka.
Abah Sanusi berharap agar pertemuan ini tidak berhenti pada forum diskusi semata, melainkan melahirkan rekomendasi strategis, aksi nyata, serta jejaring kerja lintas sektor yang berkelanjutan. Karenanya, agenda ini sebagai titik tolak untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen dalam membangun Kabupaten Malang yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. ala, ins
