Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto
JAKARTA (wartadigital.id) – Pemerintah telah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro mulai dari 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021. Dari evaluasi penerapan PPKM mikro dua minggu pertama, dinilai cukup sukses dalam menekan laju penambahan kasus aktif Covid-19, bahkan sudah menunjukkan penurunan yang signifikan.
Dari tujuh provinsi yang menerapkan kebijakan ini sudah terdapat penanganan pandemi Covid-19 yang lebih baik. Kasus positif nasional sudah turun hingga minus 17,27 persen selama PPKM mikro diterapkan. “Secara umum, pelaksanaan PPKM dan PPKM mikro selama 5 minggu telah berhasil dan mulai menekan laju penambahan kasus aktif Covid-19 . Melihat keberhasilan ini, maka pemerintah akan memperpanjang PPKM mikro dari 23 Februari sampai 8 Maret 2021,” ungkap Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto dalam video conference, Sabtu (20/2/2021).
Pemerintah juga menyiapkan tambahan satu juta kit antigen untuk keperluan tracing sebagai bagian dari 3T . “Persiapan testing Menteri Kesehatan telah mendistribusikan 653.375 kit anti gen dan akan dilanjutkan saat dimulainya PPKM mikro per 23 Februari akan ditambah 1 juta kit,” ujar Airlangga.
Dia menambahkan, instrumen regulasi PPKM mikro selanjutnya telah dilengkapi, mulai dari instruksi Mendagri, instruksi Mendes PDTT, surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan dan instruksi gubernur.
“Kemudian, tracer dari satgas 4.188, Babinsa 29.491, Bhabinkamtibmas 17.523, kemudian sistem antigen terintegrasi dengan sistem yang ada di Kemenkes dan tentunya siap untuk diagnosis dan tracing,” kata dia.
Airlangga menuturkan, ketentuan PPKM mikro lainnya juga masih sama, yakni perkantoran 50% bekerja dari rumah, instansi pemerintah mengikuti surat edaran MenpanRB, kegiatan belajar mengajar tetap sistem online. Lalu esensial beroperasi 100% dengan protokol kesehatan, pusat perbelanjaan beroperasi sampai pukul 21.00 dengan protokol kesehatan, dine in maksimal 50% dengan protokol kesehatan dan layanan delivery tetap diperbolehkan. “Sektor konstruksi beroperasi 100%, tempat ibadah 50%, fasilitas umum sementara dihentikan dan transportasi mengikuti kondisi di wilayah dan cakupannya 123 kab/kota sampai desa dan kelurahan di tujuh provinsi Jawa-Bali,” ucapnya.
Selain itu, penugasan di posko tetap dilakukan untuk penanganan, pencegahan, pembinaan dan dukungan mulai dari logistik, administrasi dan testing swab antigen gratis. Kemudian, tracer akan menggunakan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
“Kemudian, isolasi mandiri di rumah tangga atau terpusat di RT, lalu pemberian bantuan beras per rumah yang diisolasi mandiri selama 14 hari yaitu 20 Kg dan pemberian bantuan masker kain sesuai standar yang dikoordinasikan TNI/Polri di masing-masing,” tuturnya. adi
