LUMAJANG (wartadigital.id) – Deputi I BNPB Bidang Sistem dan Strategi, Raditya Jati, menekankan pentingnya informasi yang akurat dan tertata dalam penanganan erupsi Gunung Semeru. Hal ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pos Komando Penanganan Darurat di Pendopo Kecamatan Candipuro, Minggu (23/11/2025).
Raditya Jati meminta pemerintah daerah memasang banner larangan wisata di wilayah terdampak, agar masyarakat tetap aman dan fokus pada pemulihan dan bantuan yang sedang berlangsung. Langkah ini membantu memastikan zona terdampak tetap terkendali dan layanan pengungsi berjalan lancar.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan media centre untuk memastikan informasi publik tersampaikan secara jelas, cepat, dan akurat. Dengan informasi yang tepat, warga dan tim tanggap darurat dapat mengambil keputusan yang terukur, serta memanfaatkan bantuan secara efektif.
“Informasi yang valid membantu semua pihak tetap terkoordinasi dan mendukung pelayanan pengungsi secara optimal,” ujar Raditya Jati.
Langkah ini menunjukkan, penanganan bencana di Lumajang tidak hanya menekankan penyediaan bantuan, tetapi juga komunikasi yang teratur, keselamatan warga, dan layanan yang tepat sasaran. Dengan pengelolaan informasi yang baik, warga terdampak dapat merasa aman dan kegiatan pemulihan berjalan lebih lancar.
Rapat evaluasi ditutup dengan penegasan bahwa seluruh operasi darurat diarahkan pada keselamatan, kenyamanan warga, dan koordinasi yang efektif, sambil memastikan informasi sampai ke masyarakat secara akurat.
Tingkatkan Perlindungan Penyintas Semeru
Upaya penanganan darurat erupsi Gunung Semeru terus diperkuat dengan keputusan berbasis data yang menekankan keselamatan manusia.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan, Pemkab Lumajang telah menerbitkan SK Tanggap Darurat dan SK Komando Tanggap Darurat, yang menjadi dasar penguatan struktur kendali operasi. Setiap kebijakan diarahkan melalui Satgas agar keputusan cepat, tepat, dan berbasis data akurat.
PVMBG memaparkan perkembangan aktivitas Semeru, termasuk potensi awan panas hingga 4 kilometer dari puncak dan bahaya lahar sejauh 20 kilometer dari hulu sungai. Informasi ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam menetapkan zona aman, rute evakuasi, dan lokasi hunian sementara bagi warga terdampak.
Deputi I BNPB, Raditya Jati, menegaskan bahwa data satu pintu dan sinkronisasi informasi menjadi kunci agar layanan darurat berjalan efektif. Ia menekankan pentingnya kenyamanan pengungsi, penataan logistik yang teratur, serta pemanfaatan media centre untuk memastikan informasi valid sampai ke masyarakat.
“Keputusan berbasis data memungkinkan kita memprioritaskan keselamatan manusia di atas segalanya. Setiap langkah, mulai dari penataan pengungsi, distribusi bantuan, hingga validasi Data Terpadu Hunian (DTH), dirancang untuk melindungi warga,” ujar Raditya Jati.
Rapat diakhiri dengan arahan percepatan validasi DTH dan penegasan bahwa seluruh operasi darurat harus terukur, terkoordinasi, dan fokus pada keselamatan warga, sehingga setiap intervensi dapat memberikan dampak nyata bagi pemulihan masyarakat terdampak.
Dengan pendekatan ini, Lumajang menunjukkan bahwa penanganan bencana modern tidak hanya cepat, tetapi juga cermat, berbasis bukti, dan manusiawi, memberikan harapan dan rasa aman bagi seluruh penyintas erupsi Semeru. uja, mcl
