JAKARTA (wartadigital.id) – Rencana pemerintah menyiapkan skenario penundaan keberangkatan jemaah haji 2026 akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia. MUI meminta pemerintah tetap membangun optimisme sekaligus memersiapkan layanan haji secara maksimal bagi jemaah Indonesia.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menilai situasi geopolitik tidak seharusnya melemahkan kesiapan pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji.
“Membangun optimisme dan mempersiapkan fasilitas negara secara baik dan optimal, baik layanan ibadah maupun layanan pendukungnya,” kata Ni’am dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/3/2026).
Ni’am mengingatkan rencana penundaan keberangkatan jemaah haji 2026 tidak boleh membuat pemerintah mengendurkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, energi pemerintah justru perlu difokuskan untuk memastikan seluruh layanan bagi jemaah dapat berjalan maksimal di tengah ketidakpastian situasi kawasan Timur Tengah.
“Energi perlu diarahkan untuk mengoptimalkan layanan,” kata Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah itu.
Di sisi lain, pemerintah memang tengah memertimbangkan berbagai skenario penyelenggaraan haji 2026. Langkah ini diambil menyusul eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berpotensi memengaruhi keamanan kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto disebut telah meminta penyusunan skenario jika situasi konflik belum mereda menjelang musim haji. khu, nas
