MAGETAN (wartadigital.id) – Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 , Komisi Pemilihan Umum (KPU) melibatkan Satgas Demokrasi, Tim Pemantau dan media massa.
Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Aang Kunaifi mengatakan hanya di Provinsi Jawa Timur yang pelaksanaan PSU Pemilihan Kepala Daerah melibatkan banyak pihak. Sedangkan penyelenggaraan PSU di kabupaten lain tidak ada yang melibatkan banyak pihak.
“Keputusan kami melibatkan banyak pihak antara lain Satgas Demokrasi yang terdiri dari GMNI, PMII, HMI, IMM, KAMMI, GMKI, PMKRI, KMHDI, SEMMI Jawa Timur, Tim Pemantau dan media massa baik media cetak, media online, radio dan televisi tidak lain agar pelaksanaan transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, “papar Aang di Magetan, Minggu (23/3/2025).
Aang menambahkan PSU Pilkada Magetan hari ini berjalan lancar dan aman, tentunya tak lepas dari kerja keras para anggota KPPS. Mereka teliti dan penuh kehati-hatian dalam bekerja agar PSU ulang tak terjadi.
Di tempat yang sama, satgas dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jatim, Novrinus Leonardo Berek mengatakan selaku Satgas Demokrasi yang ikut memantau secara langsung jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan MK terhadap Pilbup Magetan 2024 yang telah dilaksanakan baik dari persiapan sampai pada pemilihan yang di laksanakan di 3 desa dengan 4 TPS yaitu TPS 1 Desa Nguri, TPS 1 dan 4 Desa Kinandang dan TPS 9 Desa Selotinatah. Dia menilai PSU berjalan lancar karena telah dilakukan persiapan yang matang baik untuk KPPS yang telah mengikuti bimtek juga keamanan serta pengawasan yang lebih ketat oleh TNI dan Polri.
“Saya juga mengapresiasi antusias warga masyarakat desa yang mengikuti pemilu di mana di TPS 9 Desa Selotinatah walaupun harus ikut antrean yang panjang tetapi mereka tetap semangat untuk menyumbangkan hak suara,” ungkapnya.
Novrinus menyarankan agar ke depan bila ada pelaksanaan pemungutan suara agar disiapkan kursi yang lebih banyak untuk pemilih yang sudah lansia. Jangan sampai mereka harus berdiri lama di antrean, karena hal itu dapat menimbulkan masalah ergonomi bagi yang sudah lansia.
Sementara itu, Ketua Bidang V Advokasi Hukum dan HAM PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jatim, Dede Muhtadin menjelaskan PSU ini menjadi pengalaman penting, baik bagi masyarakat maupun para Satgas Demokrasi. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya ketegangan di kalangan warga akibat pengawasan yang lebih ketat dibandingkan pemilihan sebelumnya. Meskipun begitu, partisipasi masyarakat tetap tinggi, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan Pilkada 2024.
“Saya melihat bahwa dalam PSU ini, KPU Jawa Timur menjadi satu-satunya yang melibatkan banyak pihak, termasuk Satgas Demokrasi, Pemantau Independen, dan media untuk meliput jalannya pemilihan. Langkah ini merupakan bentuk transparansi yang patut diapresiasi agar tidak ada celah bagi pihak-pihak yang ingin mencederai demokrasi,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Satgas Demokrasi Jawa Timur dan Sekretaris PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur, Moh. Sholikhul Hadi mengatakan kegiatan PSU ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Pihaknya memantau secara langsung proses awal pembuatan TPS hingga proses pemungutan suara. “Ini semua berkat semua elemen (KPU Provinsi Jatim, KPU Kab. Magetan, KPPS) serta juga peran dari media, pengaman, pemantau pemilu yang tidak berhentinya bersinergi dalam mengawal demokrasi di Jawa Timur, ” tandasnya. sis
