SURABAYA (wartadigital.id) – Komisi C DPRD Surabaya bidang pembangunan menggelar rapat perdana dengan Bappeda Litbang, Bagian Administrasi Pembangunan, PPKAD dan Bapenda, dalam rangka mendorong capaian target di tengah keterbatasan fiskal.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya M Eri Irawan SE,MKp mengatakan bahwa rapat yang digelar kali ini adalah perdana terkait evaluasi triwulan ketiga dan persiapan triwulan keempat.
“Secara umum kami mengawal, bagaimana program-program prioritas Pemkot di tengah tantangan fiskal ini bisa tetap optimal bejalan sampai akhir tahun,” ucapnya kepada sejumlah awak media, Selasa (22/10/2024).
Eri-sapan akrab M Eri Irawan, juga menyampaikan jika pihaknya juga sempat melakukan evaluasi soal realisasi PAD yang secara persentase memang lebih baik dari tahun sebelumnya. Realisasi per bulan Okotober di angka 73,62 %, sedangkan tahun lalu sekitar 72 %.
Jadi ada progres. Ini menunjukkan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah bisa digali dengan baik. Yang kedua, ini menunjukkan pemulihan ekonomi di Surabaya mulai terus masif sehingga PAD trennya meningkat. Tetapi memang ada tantangan-tantangan ke depan yang harus diantisipasi agar semua target dapat terealisasi.
“Dan kami tadi sudah meminta kepada OPD terkait untuk melakukan exercise, mitigasi dan beberapa simulasi. Kalau pendapatan 90 persen misalnya, bagaimana kalau ditingkatkan menjadi 95 persen sehingga bisa optimal,” tuturnya.
Politisi muda PDIP ini juga berharap agar Pemkot bisa lebih optimal, bisa lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan. “Kita optimistis meski ada tantangan fiskal, sehingga ada beberapa hal yang belum dicapai. Jangan sampai belanja-belanja prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat tak optimal misalnya soal infrastruktur, penanganan banjir karena saat ini memasuki musim penghujan, hingga soal penanganan sampah kita berharap bisa lebih optimal. Kita meminta agar keterbatasan fiskal tidak mengganggu target -target dari Pemkot Surabaya,” tandasnya.
Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati ST menambahkan meski ada kenaikan PAD namun ada yang dikhawatirkan, karena di APBD 2024 Perubahan target PAD naik dari Rp 10,8 triliun menjadi Rp 11,5 triliun. Sementara kesanggupan Bapenda sampai akhir tahun hanya di Rp 10,5 triliun.
“Ini artinya, murni pun tidak tercapai, karena ada selisih yang nantinya akan terasionalisasi oleh Pemkot (ada program yang kemungkinan hilang). Maka kami berpesan agar kegiatan-kegiatan prioritas kemudian aspirasi masyarakat yang sudah dititipkan di pundak DPRD Surabaya untuk tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Oleh karenanya, politisi perempuan PKS ini mengatakan jika pihaknya telah meminta data terkait rencana rasionalisasi, sehingga bisa menyuarakan mana-mana yang menjadi prioritas untuk masyarakat, karena harus diwujudkan. Maka pihaknya akan terus mempelajari, apakah di rasionalisasi atau di relokasi.
“Realisasi PAD rata-rata mencapai angka di atas 70-80 persen, namun dari sektor retribusi hanya bisa mencapai angka 56 persen, jadi ini terendah. Dan di situ yang terendah dari Dinas Perhubungan yakni dari TJU dan TPK,” pungkasnya. ike