Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Uceng
JAKARTA (wartadigital.id) – Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Uceng mengkritisi putusan Mahkamah Agung soal batas usia calon kepala daerah.
Uceng mengaku heran dengan cara pandang para hakim yang memutuskan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
“Saya yang bingung ini apa maksud MA cita-citanya menyesuaikan hari pelantikan dengan usia itu, itu di mana logikanya saya nggak kebayang,” kata Uceng, Jumat (31/5/2024).
Uceng pun memberikan contoh kasus, A ingin mendaftarkan diri menjadi calon gubernur di suatu wilayah. Namun saat pendaftaran dibuka, usia A masih berumur 29 tahun. Karena aturan baru ini, A sah-sah saja untuk mendaftar. Asalkan, di hari pelantikan nanti A sudah berusia genap 30 tahun.
Namun, aturan ini malah membuka polemik baru. Uceng berpandangan, perubahan frasa ini justru membuat aturan ini menjadi bias. “Misalnya hari lahirnya jatuh pada saat pelantikan, tiba-tiba presiden mau majukan 1 hari, presiden karena mau keluar negeri jadi bilang majukan 1 hari ya tanggal pelantikannya, gimana itu? Bukannya isunya semakin aneh kalau cara tafsir MA begitu?” kata Uceng.
MA mengambil keputusan untuk mengubah aturan tersebut dengan pertimbangan Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sebab tidak dimaknai berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.
MA pun mengubah aturan itu dengan mengubah beberapa frasa menjadi: Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih. kmp