Jokowi saat kunjungan di Gedung KPK beberapa waktu lalu.
JAKARTA (wartadigital.id) – Ekspresi kepanikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melawan Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, sangat mencolok.
Antara lain ditunjukkan mulai dari memberi sinyal dukungan terhadap Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, hingga mengupayakan terbentuknya Koalisi Besar pendukung pemerintah, dengan mengumpulkan para ketua umum Parpol di Istana Merdeka.
“Ada kesan menonjol bahwa Jokowi mengkhawatirkan Anies, sehingga siapapun tokoh yang muncul akan didukung, selama bukan Anies. Untuk itu dia promosikan Prabowo dan Ganjar, lalu ambisius membangun Koalisi Besar, agar kepastian menang lebih besar,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Sabtu (6/5/2023).
Di sisi lain, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai, bagaimanapun ada trauma pada Jokowi, seperti saat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang mengusung Basuki Thahaja Purnama (BTP) dan Djarot Saiful Hidayat, dikalahkan pasangan Anies Baswedan-Sandi Uno. “Jadi, bisa saja Jokowi khawatir mengulang kekalahan di DKI Jakarta, seperti saat mendorong BTP dan Djarot,” kata Dedi.
Meski begitu Dedi meyakini, hal yang paling penting bagi Jokowi adalah mempertahankan kekuasan di 2024, agar setelah purna tugas tidak diungkit kinerjanya yang dinilai bermasalah dalam banyak kebijakan. “Lebih khawatir lagi jika kinerja Jokowi yang potensial bermasalah akan diungkit presiden berikutnya,” pungkasnya.
Terlalu Ikut Campur
Terpisah, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh disebut tidak senang melihat Presiden Jokowi terlalu ikut campur dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meski Jokowi memiliki hak, namun sebagai kepala negara semestinya ia bisa memposisikan diri.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pemenangan Pemilu NasDem Sugeng Suparwoto. “Melihat memang, Pak Surya melihat bahwa hal-hal yang selama ini berlangsung kalau diamati Pak Surya itu kurang sehat. Bahwa, bahkan disebut tidak sehat kalau caranya begini,” kata Sugeng di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).
“Ya, mestinya, mohon maaf, presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan gitu lho,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Partai NasDem juga menilai kalau sponsor atau endorse yang dilakukan Jokowi terhadap beberapa tokoh dinilai tidak perlu dilakukan. “Intinya bagaimana mengendorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya,” terangnya.
Pemikiran Surya Paloh itu, kata Sugeng, sempat disampaikan kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuan yang digelar di Wisma Nusantara, Jumat (5/5/2023) kemarin.
Luhut menerima masukan dari Surya Paloh mengenai itu. Sugeng menjelaskan bahwa sikap Surya Paloh itu tidak terlepas dari bentuk perhatiannya terhadap Jokowi yang sudah bekerjasama politik sejak 2014 silam.
“Bahwa kita semua sayang Pak Jokowi, sayang republik ini. Kalau sampai terjadi ketidakharmonisan karena satu pihak, dalam hal ini, berpihak kepada yang lain. Biarkanlah putera puteri terbaik berkompetisi melalui mekanisme konstitusional dan melalui proses politik yang baik,” katanya. rmo, sua