MALANG (wartadigital.id) – Seiring dengan langkah kebijakan pusat, Pemkot Malang memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021.
Walikota Malang Sutiaji mengatakan penerapan PPKM mikro tahap kedua dilakukan dengan salah satunya menambah posko di tingkat RT dan RW.
“Kita tinggal kuatkan, kalau kemarin poskonya sekitar 1.200 sekian, nanti sampai 4.000-an, karena basisnya seluruh RT. Saat ini belum semua, masih seribu sekian,” katanya, Senin (22/2/2021).
Sutiaji mengaku telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar PPKM mikro diterapkan hingga pandemi covid-19 berakhir. Hal itu agar masyarakat dapat terbiasa dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Ketika di tingkat RT/RW terpantau baik, itu sudah selesai. Tadi saya usul tambahan, untuk ekonomi dan sosial, mulai pelan-pelan dibuka, dilonggarkan sedikit, kantor yang WFH (Work From Home) 50:50, sekarang sudah 60:40, 60 yang bekerja di kantor,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Malang juga mengusulkan agar sektor usaha, salah satunya pusat perbelanjaan, untuk dilonggarkan secara perlahan, dengan persentase 60:40. “Pada gilirannya, sampai akhir, sudah 100 persen, tapi tetap pakai PPKM Mikro. Saya sudah sampaikan usulan itu, tapi tidak tertulis, saya telepon Dirjen. Itu sudah dipertimbangkan. Supaya masyarakat kita dan ekonomi bergerak, pengawasannya juga ditarik di tingkat paling bawah,” terangnya.
Sebelumnya, Pemkot Malang telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2,4 miliar untuk insentif RT/RW selama penerapan PPKM Mikro. Setiap RT/RW akan mendapatkan insentif sebesar Rp 500 ribu. “Dana RT sudah mulai (dicairkan), tapi teknis di lapangan akan saya pantau. Kemarin Rp 2,4 miliar sekian itu,” ujarnya. pun, fik
