JAKARTA (wartadigital.id) – Prahara di tubuh Partai Demokrat menjalar ke daerah. Beredar kabar, para kader Demokrat di daerah yang merupakan pengurus partai di tingkat kabupaten dan kota mendapat ancaman untuk mengakui hasil KLB Deli Serdang Sumatera Utara yang mengukuhkan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menerangkan ancaman kepada pengurus Partai Demokrat di daerah tersebut datang dari intel kepolisian dari tingkat Polres. Demikian diungkapkan Benny K Harman melalui akun media sosial Twitter pribadinya @BennyHarmanID.
Benny menyebut ancaman yang dialamatkan kepada para pengurus Partai Demokrat di daerah, yakni mereka diminta menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. “Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel2 Polres untuk menyerahkan nama2 pengurus inti partai,” kata Benny melalui akun twitter @BennyHarmanID yang dikutip, Selasa (9/3/2021).
Selain itu, lanjut Benny yang juga anggota Komisi III DPR RI, para pengurus partai di daerah juga diminta untuk mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat ilegal yang digelar di Deli Serdang beberapa waktu lalu.
Menurut Benny, para intel kepolisian tersebut mengumbar ancaman kepada para kadernya karena diberi perintah oleh kapolres di daerah. “Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk untuk pro Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah.? Rakyat Monitor!” tulis Benny.
Lebih lanjut, Benny mengatakan, bahwa dirinya mendapat laporan adanya ancaman tersebut secara langsung dari sejumlah pengurus Partai Demokrat di daerah.
Dia menegaskan, bahwa ancaman yang datang kepada para kader Partai Demokrat di daerah adalah realitas yang terjadi di lapangan. “Itu laporan-laporan dari daerah, Yah, itu realitas di lapangan,” ujarnya.
Saat ini, kata Benny, internal Partai Demokrat tengah menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Namun demikian, dia memastikan, bahwa laporan yang diterimanya itu didapatkan langsung dari para pengurus di daerah. “Apakah benar dari intel Polres, masih kita selidiki. Itu laporan yang kami terima dari daerah,” kata Benny
Polri Cek Kebenarannya
Terkait pernyataan ini, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan pihaknya akan melakukan pengecekan terkait tudingan Benny K Harman tentang adanya dugaan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap kader-kader Partai Demokrat di daerah.
Argo menegaskan, jika memang benar ditemukan pelanggaran seperti yang dituduhkan, tindakan tegas merupakan konsekuensi yang harus diterima. “Kami cek dulu kebenarannya,” tegas Argo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Menurut Argo, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diamanatkan UU No 2 Tahun 2002 bertugas untuk memelihara dan memastikan kemanan dan ketertiban masyarakat terjaga. “Polri tidak berpolitik sehingga jangan diseret ke ranah politik. Tugas pokok Polri memelihara Kamtibmas,” ungkapnya.
Argo menekankan, pada perhelatan Pilkada serentak 2020 pimpinan Polri secara khusus menerbitkan perintah yang tertuang dalam Surat Telegram tentang Netralitas Anggota Polri. Untuk mengawasi seluruh personel, Polri memiliki pengawas internal yang terbuka bagi masyarakat jika menemukan anggota yang melakukan pelanggaran. set, ren, rmo
