JAKARTA (wartadigital.id) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengaktifkan kembali peran pengecer dalam penjualan gas LPG 3 kg .
Instruksi ini dikeluarkan setelah adanya keluhan masyarakat yang sulit mendapatkan gas melon tersebut.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ketika disinggung polemik kelangkaan gas LPG belakangan ini.
Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo tentang hal tersebut pada Senin (3/2/2025) malam. “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Di sisi lain, kata dia, para pengecer itu akan dijadikan sub pangkalan. Sehingga, dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. “Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya, sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta. Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan,” jelas Dasco.
Sub Pangkalan
Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menjadikan lebih dari 370.000 pengecer sebagai sub pangkalan LPG 3 kilogram (kg) mulai Selasa (4/2/2025) ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menjadikan lebih dari 370.000 pengecer.
Bahlil mengatakan, keputusan itu diambil seiring kebijakan pemerintah yang hanya memperbolehkan pembelian gas melon subsidi itu di pangkalan dan agen resmi PT Pertamina (Persero).
Selain itu, hal tersebut juga merespons keluhan masyarakat yang harus antre dan menempuh jarak untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi. Dengan kebijakan baru ini, kini warung pun bisa menjual LPG 3 kg secara sah. “Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini, mulai menjadi sub pangkalan,” kata Bahlil tatkala melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pangkalan LPG 3 kg di bilangan Palmerah, Jakarta Barat.
Bahlil mengatakan para pengecer itu tidak akan dipungut biaya. Selain itu, pengecer juga tak perlu mendaftar lagi. Sebab, pengecer yang diangkat menjadi sub pangkalan itu adalah yang telah terdaftar di Merchant Applications Pertamina (MAP) Pertamina.
Ketua umum Golkar itu juga mengatakan pemerintah akan memfasilitasi IT bagi para pengecer yang menjadi sub pangkalan. Hal ini dilakukan demi mengontrol harga. “Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol,” jelas Bahlil.
Oleh karena itu, Bahlil mengingatkan masyarakat yang membeli LPG 3 kg di sub pangkalan tetap harus menunjukkan KTP.
Terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, setelah menjadi sub pangkalan pengecer tetap dapat melakukan pembelian di pangkalan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak serta meningkatkan kontrol distribusi. “Dengan adanya skema ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah melalui Pertamina terhadap distribusi dan konsumen LPG 3 kg,” kata Heppy.
Saat ini sebanyak hampir 63 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terdaftar dalam sistem MAP, dengan perincian rumah tangga 53,7 juta NIK, usaha mikro 8,6 juta NIK, petani/nelayan sasaran 50.000 NIK, pengecer 375.000 NIK. bis, set
