Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir (tiga dari kanan) menyerahkan pataka kepada Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim.
SURABAYA (wartadigital.id) – Lutfil Hakim dan Dwi Eko Lokononto kembali dipercaya memimpin PWI Jatim dan Dewan Kehormatan untuk periode 2026–2031.
Keduanya terpilih secara aklamasi dalam Konferensi XVI Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur yang berlangsung di Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama, Jumat (13/11/2026). Lutfil Hakim, yang akrab disapa Cak Item, kembali menakhodai PWI Jawa Timur. Sementara Dwi Eko Lokononto, atau Lucky, kembali memimpin Dewan Kehormatan Provinsi (DKP).
Proses pemilihan berlangsung singkat, mulai pukul 09.00 hingga 09.35 WIB. Dari 547 pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 397 peserta hadir dan melakukan registrasi pada awal konferensi. Jumlah tersebut memenuhi persyaratan kuorum.
Suasana konferensi berlangsung kondusif. Ketika agenda pemilihan memasuki sidang pleno, peserta menyepakati kedua calon tunggal tersebut secara aklamasi. Keputusan itu disambut tepuk tangan peserta konferensi.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi kekompakan anggota PWI Jawa Timur. Konferensi yang berlangsung cepat tersebut mencerminkan soliditas organisasi dan semangat kebersamaan.
Namun, Munir mengingatkan bahwa kekompakan organisasi harus diikuti peningkatan profesionalisme dan integritas wartawan. PWI diharapkan tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.
Setelah konferensi dan penyusunan kepengurusan selesai, rangkaian kegiatan berlanjut dengan pelantikan pengurus PWI Jawa Timur periode 2026–2031 di tempat yang sama.
Suasana pelantikan berlangsung khidmat dengan kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir memimpin prosesi pelantikan jajaran pengurus baru tersebut.
Hadir pula Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulkifli Gani Ottoh, jajaran pengurus PWI Pusat, pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota, tokoh pers, serta ratusan undangan.
Kehadiran Gubernur Khofifah dan sejumlah pejabat daerah tersebut menambah makna pelantikan. PWI Jawa Timur diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan, tanpa kehilangan independensi dan fungsi kontrol sosial pers.
Dalam kepengurusan baru, Lutfil Hakim menempatkan peningkatan kompetensi wartawan sebagai salah satu prioritas. Perkembangan industri media dan teknologi digital menuntut wartawan terus meningkatkan kualitas serta profesionalisme.
Sementara itu, Dwi Eko Lokononto menekankan pentingnya mengembalikan jurnalisme pada marwahnya. Wartawan harus mengutamakan karya jurnalistik berkualitas, bukan sekadar mengejar klik atau menggandakan konten yang sudah beredar.
Kepengurusan baru PWI Jawa Timur tersebut disahkan melalui Surat Keputusan PWI Pusat Nomor 120-PGS/PP-PWI/XI/2026 tertanggal 13 November 2026.
Sementara itu, susunan Dewan Kehormatan PWI Jawa Timur ditetapkan melalui SK Nomor 121-PGS/PP-PWI/XI/2026 pada tanggal yang sama. SK pengurus ditandatangani Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Ottoh, dan Sekretaris Jenderal M. Selamet Susanto.
Adapun SK Dewan Kehormatan ditandatangani Akhmad Munir dan M. Selamet Susanto, serta Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari dan Sekretaris Nurcholis MA Basyari. Kedua SK tersebut berlaku hingga berakhirnya masa bakti kepengurusan pada 13 November 2031.
Keberadaan Dewan Kehormatan PWI bukan sekadar pelengkap struktur organisasi. Lembaga ini mengemban tanggung jawab penting dalam membina, mengawasi, dan menegakkan etika profesi wartawan.
Dalam SK PWI Pusat Nomor 121-PGS/PP-PWI/XI/2026, pembentukan Dewan Kehormatan secara khusus dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta Kode Perilaku Wartawan di lingkungan PWI Jawa Timur.
Secara kelembagaan, Dewan Kehormatan memiliki fungsi menjaga kepatuhan anggota terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan (KPW). Dalam menjalankan fungsi penegakan etika, Dewan Kehormatan menangani pengaduan dan dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangannya, melakukan pemeriksaan, serta menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan organisasi.
Dewan Kehormatan juga memiliki peran dalam pemberian sanksi organisasi terhadap anggota yang terbukti melanggar ketentuan etik. Berdasarkan ketentuan PWI yang dipublikasikan sebelumnya, sanksi dapat berupa teguran tertulis, peringatan keras, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian penuh. Penerapannya harus mengikuti AD/ART dan peraturan organisasi yang berlaku.
Namun, tugas Dewan Kehormatan tidak semata-mata menghukum wartawan yang melakukan pelanggaran. Pembinaan dan pencegahan justru menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran etik anggota PWI.
Peran tersebut semakin relevan di tengah perubahan lanskap media. Persaingan kecepatan pemberitaan, tekanan ekonomi industri pers, maraknya disinformasi, hingga perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru bagi integritas wartawan.
Di tengah derasnya arus informasi digital, kecepatan pemberitaan harus tetap berjalan beriringan dengan akurasi, independensi, keberimbangan, dan tanggung jawab kepada publik.
Dalam situasi demikian, Dewan Kehormatan diharapkan menjadi penjaga standar profesionalisme sekaligus memastikan anggota PWI tetap menjunjung tinggi kehormatan profesi.
Sebab, kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas. Kemerdekaan pers justru memperoleh kehormatannya ketika dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas.
Di titik itulah Dewan Kehormatan memegang peran strategis. Bukan hanya mengingatkan ketika wartawan melakukan kesalahan, tetapi juga menjaga agar profesi jurnalistik tetap layak dipercaya masyarakat.
Dengan kepengurusan baru, PWI Jawa Timur menghadapi tantangan lima tahun ke depan. Bukan hanya memperkuat organisasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga menjaga independensi, integritas, serta kepercayaan publik terhadap profesi wartawan.
Kepemimpinan organisasi boleh berganti setiap lima tahun. Teknologi boleh mengubah wajah media. Namun, kehormatan profesi tidak mengenal batas periode. Sekali kepercayaan publik runtuh, tidak mudah membangunnya kembali. nti
