JAKARTA (wartadigital.id) – Keputusan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M diapresiasi Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal. Cucun menilai keputusan tersebut telah membuktikan bahwa pemerintah dan DPR sangat memperhatikan kebutuhan mayarakat.
“Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat karena perekonomian yang sedang lesu,” kata Cucun kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).
Cucun mengatakan, penurunan BPIH ini tentunya berkat kajian mendalam yang telah dilakukan DPR bersama Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan BPKH karena berhasil menurunkan komponen-komponen biaya haji.
Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750. Diketahui tahun lalu biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp 56,04 juta, maka dengan angka yang disepakati DPR RI dan Kemenag, biaya haji tahun ini lebih hemat Rp 610 ribu.
Dalam kesepakatan itu, Bipih yang ditanggung jemaah Haji 2025 sebesar Rp 55.431.750,78. “Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih, atau yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah Rp 55.431.750,78 atau sebesar 62 persen dari BPIH tahun 1446 H atau 2025 Masehi,” ujar Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid.
Jumlah Rp 55,5 juta itu mencakup 62 persen dari total BPIH. Adapun total BPIH 1446 H adalah sebesar Rp 89,4 juta. Jumlah itu turun dari usulan Kemenag sebesar Rp 93,3 juta.
Dengan demikian, nilai manfaat yang masing-masing jemaah dapatkan dari pemerintah adalah sebesar Rp 34.073.267,69 atau 38 persen dari keseluruhan biaya haji.
Bipih terdiri dari empat komponen, yaitu biaya penerbangan, akomodasi di Makkah, akomodasi di Madinah, dan biaya hidup.
Rinciannya adalah sbb:
Biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) Rp 33.100.000
Akomodasi Makkah Rp 14.775.478,21
Akomodasi Madinah Rp 3.200.002,50
Biaya hidup Rp3.200.002,50.
Jaga Kualitas Layanan Jemaah
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar optimistis, kualitas pelayanan haji 2025 tetap terjaga meski terjadi penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini
Menag menegaskan, penghematan yang dilakukan tidak menyentuh komponen-komponen terkait kualitas pelayanan haji 2025. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers seusai penetapan Biaya Haji 2025 bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (6/1/2025).
“Jangan sampai nanti terjadi penurunan kualitas pelayanan jemaah haji karena obsesi kami sebagai pemerintah adalah ada dua, pengabdian dan pelayanan. Jadi kami melakukan pengabdian dan pelayanan terhadap jemaah bukan pendekatannya bisnis,” kata Nasaruddin.
Nasaruddin menjelaskan, penurunan biaya haji 2025 tidak terlepas dari kerja sama antara Kementerian Agama, Komisi VIII DPR, BPH dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam pertemuan intensif selama ini. “Bersama teman-teman kami telah melakukan penyisiran, penghematan dan semua biaya-biaya yang tidak perlu itu kita gunting apalagi kita mencoba mengeliminir penyimpangan-penyimpangan yang bisa diprediksi akan muncul,” ujarnya.
Padahal, kata Nasaruddin, secara logika seharusnya biaya haji 2025 mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Sebab, belanja di Saudi Arabia diprediksi naik seiring kenaikan kurs dolar AS terhadap rupiah.
“Logikanya sebetulnya mestinya harus naik karena anggaran belanja kita di Saudi tahun ini diprediksi akan naik. Kemudian juga kurs dollar juga kita lihat ada perkembangan. Dan ditambah lagi dengan berbagai macam kendala-kendala yang lain tetapi alhamdulillah dengan kemampuan kita untuk melakukan penyisiran yang sangat tepat,” tandasnya. rmo, set