JAKARTA (wartadigital.id) -Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menterinya yang disiarkan istana secara resmi ke publik justru memperlihatkan kelemahan wibawa sang presiden. Sebab, jika memang presiden sudah tidak senang dengan kinerja para pembantunya di kabinet, maka lazimnya langkah tegas diambil, yaitu pemecatan. Tapi yang terjadi justru Jokowi sebatas ingin meluapkan kekesalan dan tidak ada eksekusi nyata dari luapan amarah itu.
“Marah-marah Jokowi terhadap menterinya itu aneh. Menterinya yang nggak becus, kenapa tidak diganti saja?” ujar Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, Jumat (8/4/2022).
Di sisi lain, Muslim melihat Jokowi terkesan membiarkan para menteri bekerja di luar tupoksi. Seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sibuk urus tunda pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden.
Begitu juga Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang lebih fokus urus soal perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dibanding urus investasi.
“Dua menteri yang salah kamar ini kenapa bukan diganti, malah dibiarkan dan malah marah sendiri. Sikap marah-marah Jokowi ini lucu, dan semakin Jokowi marah-marah, semakin tidak berwibawa. Atau Jokowi sudah tidak didengar menterinya lagi, sehingga jalan masing-masing di luar tupoksi sebagai cara cari muka?” kata Muslim.
Dengan demikian kata Muslim, jika Presiden Jokowi tidak segera mengganti menteri-menteri yang bermasalah, maka rakyat akan menganggap bahwa Jokowi yang bermasalah, karena tidak mampu lagi mengatur menterinya. “Sehingga rakyat anggap Jokowi gagal dan Jokowi yang perlu diganti,” pungkas Muslim.
Sudah Terlambat
Sebelumnya Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang menilai peringatan Presiden Jokowi kepada kabinetnya untuk menghentikan wacana presiden tiga periode sudah terlambat.
“Sikap Presiden Jokowi yang meminta agar wacana tersebut dihentikan, sudah terlambat. Bagaikan mematikan bara api dengan air yang justru percikan apinya sudah kemana-mana,” katanya ketika dihubungi di Kupang, Kamis (7/4/2022).
Ia mengatakan, hal itu menanggapi langkah Presiden Jokowi yang meminta segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga non kementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.
Menurut Ahmad Atang, dari awal wacana ini mencuat ke permukaan, baik dilakukan oleh kalangan politisi partai pendukung maupun dari internal pemerintahan. Karena wacana tersebut bergulir cukup lama, maka Jokowi terkesan menikmati wacana tersebut.
Namun, bola panas wacana penundaan Pemilu dan presiden tiga periode justru melawan kehendak publik yang memberikan tanggapan negatif atau penolakan.
Menurut Ahmad Atang, Jokowi sering kali melakukan eksperimen politik yang membingungkan seperti yang tampak dari sikapnya terhadap wacana tersebut. “Mengapa Jokowi tidak bersikap sejak awal agar wacana tersebut tidak menjadi bola liar yang menciptakan kegaduhan politik tanpa berujung,” katanya.
Oleh sebab itu, kata dia, dapat diduga bahwa sesungguhnya Jokowi tahu dan mau agar wacana itu terus menggelinding bagaikan bola salju. Namun, hitungan tersebut sepertinya bertepuk sebelah tangan karena publik secara spontan menolak setiap wacana politik yang kontra konstitusi. rmo, ara, ins