JAKARTA (wartadigital.id) – Banyak hal yang bisa dimaknai ketika Presiden Jokowi ketika menegur menteri di saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai teguran Jokowi saat rapat kabinet dan diumbar ke publik itu bisa saja dimungkinkan bahwa Jokowi tidak lagi memiliki kontrol penuh terhadap para pembantunya itu, sehingga mengumbarnya ke ruang publik agar mendapat dukungan masyarakat.
“Apakah ini menunjukkan Bapak Presiden sudah tidak bisa mengontrol para menterinya lagi? Sehingga perlu menunjukkan kemarahan di depan publik, agar mendapatkan dukungan publik untuk menegur menterinya?” kata Herzaky kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Atau, sambung Koordinator Juru Bicara Demokrat ini, ada sesuatu yang membuat presiden tersandera karena tidak bisa mengganti para menteri yang tidak berkinerja baik.
“Presiden menegur para pembantunya itu hal biasa sebenarnya. Presiden RI ke-6, Bapak SBY sering melakukannya juga. Tetapi, perbedaannya adalah Bapak SBY melakukannya di rapat internal dan hanya untuk konsumsi internal. Tidak mengekspos kemarahannya ke publik dan menyalahkan para pembantunya di publik,” demikian Herzaky.
Karena itu menurutnya Presiden Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY, karena tidak etis sebenarnya mengekspos kemarahan terhadap para pembantunya di depan public.
Namun, ia menambahkan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Namun keluh kesah, teguran, kegeraman presiden kepada menterinya yang diumbar ke publik tanpa ada tindakan atau sanksi nyata ke menteri terkait, seperti reshuffle misalnya, bisa membuat publik menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi hanya untuk cari simpati publik, seakan-akan sudah bekerja, padahal lip service belaka.
Diingatkannya yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini adalah perubahan dan perbaikan kinerja dari pemerintahan Joko Widodo yang berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari rakyat.
“Rakyat butuh minyak goreng dan bahan pokok tersedia, dengan harga terjangkau. Bahan bakar minyak tersedia dan harganya tidak melonjak. Kalau semprot sana-sini, tanpa ada perubahan dan solusi atas kesulitan yang dihadapi rakyat, ya, buat apa?” sindir Herzaky.
Baginya, teguran Jokowi kepada menteri yang diumbar kepada publik dilihat dan dimaknai rakyat ialah mantan Walikota Solo itu cuci tangan atas permasalahan dan ketidakmampuan pemerintahan saat ini dalam memastikan sembako dan BBM tersedia dengan harga terjangkau untuk rakyat. “Seakan-akan menteri terkait yang tidak becus dan yang seharusnya bertanggung jawab,” kata Herzaky.
Padahal, sambung dia, Presiden Jokowi sendiri yang menegaskan, tidak ada visi misi menteri. Yang ada, visi misi presiden. Semua kegagalan dan keberhasilan pemerintahan saat ini, adalah tanggung jawab presiden. Menteri hanya pelaksana, pembantu presiden.
“Kalau memang dirasa para pembantunya tidak bisa melaksanakan visi misi presiden, menunjukkan kinerja yang diharapkan, lalu mengapa Presiden tidak menggantinya saja dengan sosok lain yang diyakini lebih mampu? Bukan malah mengumbar kemarahan ke publik,” demikian Herzaky. rmo