Demo menolak penindasan muslim Uighur di Tiongkok oleh berbagai elemen dunia beberapa waktu lalu.
NEW YORK (wartadigital.id) – Laporan Komisi HAM PBB menyebutkan tuduhan otoritas Tiongkok menyiksa minoritas muslim Uighur dan etnik lainnya di Xinjiang kredibel alias dapat dipercaya. Pihak Beijing bereaksi marah atas laporan tersebut.
Duta Besar Tiongkok untuk PBB di New York, Zhang Jun, mengatakan Beijing sangat menentang penilaian oleh Komisi HAM PBB. “Yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat dari motivasi politik dan tujuannya jelas untuk merusak stabilitas Tiongkok dan untuk menghalangi pembangunan Tiongkok,” kata Zhang kepada wartawan seperti dikutip AFP, Kamis (1/9/2022).
Laporan tersebut, yang dibuat selama sekitar satu tahun, dirilis di Jenewa pada pukul 23.47 pada Rabu—hanya 13 menit sebelum masa jabatan empat tahun Michelle Bachelet sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk HAM berakhir. Mantan Presiden Chile itu bertekad untuk memastikan laporan itu terungkap—meskipun ada tekanan kuat dari Beijing yang marah.
“Pelanggaran HAM yang serius telah dilakukan di XUAR (Daerah Otonomi Uighur Xinjiang) dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-‘ekstremisme’ pemerintah,” bunyi laporan itu. Penilaian tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan di “Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan” Tiongkok.
“Tuduhan pola penyiksaan atau perlakuan buruk, termasuk perawatan medis paksa dan kondisi penahanan yang merugikan, kredibel, seperti juga tuduhan kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap individu,” lanjut laporan itu.
Zhang mengatakan Bachelet seharusnya tetap independen dan tidak menyerah pada tekanan politik dari negara-negara Barat.
Tiongkok telah dituduh selama bertahun-tahun menahan lebih dari satu juta warga minoritas muslim Uighur dan etnik lainnya di wilayah Xinjiang. Para aktivis HAM menuduh Tiongkok melakukan serangkaian pelanggaran, sementara Beijing dengan keras menolak klaim tersebut, bersikeras bahwa mereka menjalankan pusat pelatihan kejuruan di Xinjiang yang dirancang untuk melawan ekstremisme. Bachelet akhirnya memutuskan bahwa penilaian penuh diperlukan terhadap situasi di dalam Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR). ins, sin