JAKARTA (wartadigital.id) – Penetapan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate atas dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G Kementerian Kominfo pada 2020-2022, sulit dihindari dari spekulasi politik.
Pasalnya, penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal Partai NasDem itu terjadi di tahun politik.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, publik akan berasumsi bahwa setelah NasDem mendukung Anies Baswedan, Johnny G Plate berhasil dijerat kasus dugaan korupsi. Sebab, untuk menjadikan tersangka korupsi seorang menteri itu mesti melalui restu presiden.
“Tentu, secara politik ini akan dimaknai sebagai seteru terbuka NasDem dan PDIP melalui Jokowi,” kata Dedi Kurnia melalui pesan singkat, Kamis (18/5/2023).
Sementara itu, kata Dedi, kasus-kasus besar yang hingga kini belum jelas dan menjerat pihak-pihak yang mendukung pemerintah, kemungkinan akan aman. “Bahkan mungkin saja menyasar di semua partai pendukung pemerintah, dan mirisnya itu menjadi alat sandera politik,” pungkasnya.
Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto mengomentari penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Johnny Gerard Plate sebagai tersangka korupsi, Rabu (17/5/2023).
Menteri dari Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan itu terlibat dalam dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo 2020-2022.
Plate akan ditahan di Rutan Salem Cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan. Sebelum Plate, sudah ada lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Adapun lima tersangka itu adalah MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment dan IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy, GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020, dan AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Akibat kasus dugaan korupsi ini, kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 8 triliun. Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Menanggapi hal tersebut Gigin, menilai Plate hanya sasaran antara, bukan sasaran yang sesungguhnya. Adapun sasaran tembak yang sesungguhnya adalah pencalonan Anies Baswedan.
“Kelihatannya dia cuma sasaran antara. Sasaran tembak sesungguhnya pencapresan Anies,” ujar Gigin.
Seperti diketahui, sejak mengusung Anies sebagai calon presiden pada Oktober 2022 lalu, tak sedikit pihak yang meminta NasDem untuk mundur dari kabinet.
Salah satu pihak yang mendesak NasDem mundur dari kabinet adalah Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Djarot menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Selain itu, pencalonan Anies juga menjadi salah satu faktornya. “Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik menteri-menterinya mengundurkan diri,” ujar Djarot di Kantor Pusat DPP PDIP pada Selasa (3/1/2023). rmo, ins