WASHINGTON (wartadigital.id) – Senat Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat memblokir upaya Partai Republik untuk mendapatkan persetujuan cepat atas rancangan undang-undang pemberian bantuan darurat kepada Israel yang disahkan DPR pekan lalu. Namun, rancangan undang-undang tersebut tidak memberikan bantuan apa pun dalam perang Ukraina melawan Rusia.
“Waktu sangat penting dan penting bagi Senat untuk tidak menunda pemberian bantuan penting ini kepada Israel di lain waktu,” kata Senator Partai Republik Roger Marshall seperti dikutip dari Reuters, Rabu (8/11/2023).
Partai Demokrat keberatan dan menekankan pentingnya memberikan bantuan kepada Ukraina dan Israel, selain bantuan kemanusiaan, pendanaan keamanan perbatasan, dan dana untuk melawan Tiongkok di Indo-Pasifik.
Semua itu masuk dalam permintaan pendanaan senilai 106 miliar dolar AS yang dikirimkan Presiden Joe Biden kepada Kongres bulan lalu. Mereka juga menuduh anggota DPR dari Partai Republik memainkan politik dalam krisis di Israel, menunda bantuan untuk Negara Yahudi dengan mengaitkan dukungan dengan memotong dana untuk Internal Revenue Service, target favorit Partai Republik, daripada menulis rancangan undang-undang bipartisan.
RUU DPR akan menyediakan 14,3 miliar dolar AS untuk Israel sebagai respons terhadap serangan mematikan yang dilakukan militan Hamas pada 7 Oktober, namun juga memotong jumlah uang yang sama dari IRS.
Dana tersebut akan mencakup 4 miliar dolar AS untuk pengadaan sistem pertahanan Iron Dome Israel dan David’s Sling untuk melawan ancaman roket jarak pendek serta beberapa transfer peralatan dari persediaan AS.
Pemungutan suara di DPR AS sebagian besar sejalan dengan garis partai. Partai Demokrat menyebut usulan pemotongan IRS sebagai “pil racun” bermotif politik yang akan meningkatkan defisit anggaran AS dengan mengurangi pengumpulan pajak. Mereka juga mengatakan penting untuk terus mendukung Ukraina.
Untuk menjadi undang-undang, rancangan undang-undang harus disetujui oleh senat yang dikuasai Partai Demokrat serta DPR yang mayoritas anggotanya adalah Partai Republik, dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Biden, yang berasal dari Partai Demokrat.
Gedung Putih sempat mengatakan Biden akan memveto RUU DPR tersebut. Para pemimpin senat sedang menyusun rancangan undang-undang pendanaan tambahan mereka sendiri dan berharap untuk memperkenalkannya secepatnya pada minggu ini. sin