NEW YORK (wartadigital.id) – Majelis Umum PBB telah memberikan suara terbanyak untuk mendukung gencatan senjata kemanusiaan segera di Jalur Gaza. Kini, seorang pejabat Majelis Umum PBB menekankan pada Rabu (13/12/2023) bahwa resolusi tersebut harus dilaksanakan. “Presiden Majelis Umum (PGA) Dennis Francis sangat yakin bahwa apa yang terjadi kemarin adalah kemenangan seumur hidup,” ungkap Juru Bicara Majelis Umum PBB Monica Grayley kepada wartawan di New York dikutip, Kamis (14/11/2023).
Pernyataannya muncul sehari setelah 153 negara di Majelis Umum PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, sementara 10 negara menentangnya dan 23 negara abstain. “Sekarang saatnya resolusi tersebut diimplementasikan,” tegas Grayley.
Menurut dia, adopsi resolusi tersebut merupakan “ekspresi yang jelas” oleh Majelis Umum. Grayley juga mengatakan pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus “sangat konsisten” dengan apa yang dia katakan sejak 7 Oktober bahwa permusuhan harus segera dihentikan.
Secara terpisah, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengatakan adopsi resolusi tersebut mengirimkan “pesan yang jelas” dari komunitas internasional. “Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) akan terus mengadvokasi dan mendorong gencatan senjata kemanusiaan baik secara publik maupun pribadi,” ungkap Dujarric.
Israel telah membombardir Jalur Gaza dari udara dan darat, memberlakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat sebagai pembalasan atas serangan lintas batas yang dilakukan kelompok Perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober. Sebanyak 18.608 warga Palestina telah terbunuh dan 50.594 terluka dalam serangan gencar Israel, menurut otoritas kesehatan Gaza. Korban tewas resmi Israel dalam serangan Hamas mencapai 1.200 orang, sementara sekitar 139 orang masih disandera, menurut angka resmi.
Syarat Damai
Sementara itu Kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh mengatakan kelompok pejuang terbuka terhadap perundingan untuk mengakhiri perang dengan Israel. Namun dia menekankan kesepakatan akhir apa pun harus mengarah pada negara Palestina yang merdeka. Dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada Rabu (13/12/2023), Haniyeh mengatakan Hamas siap untuk berdialog dengan Israel, berharap pembicaraan di masa depan dapat memulihkan “rumah warga Palestina baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza.” “Kami terbuka untuk mendiskusikan pengaturan atau inisiatif apa pun yang dapat mengakhiri agresi dan mengarah pada jalur politik yang menjamin hak rakyat Palestina atas negara merdeka mereka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya,” tegas dia.
Namun, pejabat Hamas tersebut kemudian memperingatkan bahwa segala upaya untuk mengecualikan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya dari penyelesaian pasca perang akan menjadi “khayalan,” dan mengatakan “faksi perlawanan” harus dilibatkan dalam proses tersebut. Komentar Haniyeh muncul hanya satu hari setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negara Palestina tidak mungkin terwujud.
Netanyahu bersumpah tidak pernah “mengulangi kesalahan Oslo,” perjanjian perdamaian tahun 1993 yang menciptakan peta jalan bagi negara Palestina yang berdaulat. Meskipun Israel sebelumnya menerima gagasan tersebut secara prinsip, proses yang ditetapkan oleh Perjanjian Oslo telah lama gagal, sehingga hanya membekukan konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Lebih dari 30 tahun kemudian, pasukan Israel terus menduduki Tepi Barat, tempat pos-pos permukiman Yahudi berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, sementara pemerintah mempertahankan blokade ketat di Jalur Gaza.
Pada Rabu, Netanyahu menyatakan Israel akan melanjutkan operasi militernya di Gaza “sampai Hamas dimusnahkan. ”Dia menambahkan, bahkan dalam menghadapi tekanan internasional, “tidak ada yang dapat menghentikan kami,” kata Netanyahu.
Pemungutan suara sebelumnya yang menyerukan gencatan senjata gagal di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena veto Amerika Serikat (AS). Meskipun demikian, ada dukungan kuat dari anggota lainnya sehingga Majelis Umum PBB kemudian mengeluarkan langkah serupa dan mayoritas mendukung. Resolusi tidak mengikat tersebut menuntut diakhirinya pertempuran segera, pembebasan semua sandera tanpa syarat dan penyediaan bantuan kemanusiaan untuk Gaza.
Amerika Serikat, yang masih menjadi donor militer utama Israel, telah menyuarakan dukungannya untuk “jeda” singkat dalam pertempuran tersebut, namun terus menentang gencatan senjata yang lebih panjang, dengan alasan bahwa hal itu hanya akan membantu Hamas. Namun, Presiden AS Joe Biden semakin kritis terhadap pendekatan Israel dalam perang tersebut. Biden baru-baru ini memperingatkan Israel dapat kehilangan dukungan internasional jika terus melakukan kampanye pengeboman “tanpa pandang bulu”.
Israel memulai serangan brutalnya di Gaza setelah serangan mendadak oleh Hamas pada 7 Oktober, yang merenggut nyawa sekitar 1.200 warga Israel dan menyebabkan lebih dari 240 orang disandera. Israel telah membunuh lebih dari 18.600 warga Palestina, menurut pejabat setempat. Hingga saat ini rezim kolonial Israel masih mendapat kekebalan dari hukum internasional karena selalu dilindungi AS. sin, rtr