JAKARTA (wartadigital.id) – Raihan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melonjak drastis menuai sorotan banyak pihak. Tak terkecuali Pengamat Politik Ujang Komarudin. Dia berharap tak ada operasi senyap berkaitan lonjakan suara PSI. Bila sampai hal itu terjadi, maka akan merusak Pemilu 2024 dan demokrasi Indonesia.
“Dalam konteks PSI ini jangan sampai dugaan-dugaan, tuduhan-tuduhan itu benar, kalau itu terjadi ada operasi senyap untuk menaikkan suara PSI atau meloloskan atau menggolkan 4 persen, ini bahaya bagi demokrasi,” ujarnya pada wartawan, Minggu (3/3/2024).
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, sudah ada isu tentang upaya-upaya untuk mengalihkan suara partai yang tak lolos parlemen ke PSI. Sehingga, jika hal itu terjadi berpotensi merusak demokrasi.
“Buat apa ada Pemilu jika Pemilunya rusak, kalau Pemilunya bisa diatur kan berbahaya. Maka itu, untuk menjaga demokrasi sehat, keadulatan rakyat juga terjaga, suara rakyat terjaga, ya jangan ada upaya seperti itu,” tuturnya. Dia pun tak menampik bahwa memang banyak persoalan dalam Pemilu.
Tertukar dengan Suara Tak Sah
Perolehan suara PS) tertukar dengan suara tidak sah di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat terjadi lonjakan suara partai yang dipimpin anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep itu.
Hal tersebut terlihat lewat situs resmi Sirekap KPU per Minggu (3/3/2024) kemarin. Terdapat perbedaan antara Sirekap KPU dengan formulir model C1 Plano terjadi di sejumlah TPS.
Untuk mengetahui kebenarannya dilakukan penelurusan perolehan suara PSI berdasarkan hasil Sirekap, kemudiandicocokkan dengan formulir Model C1 yang diunggah lewat situs resmi pemilu2024.kpu.go.id. Hasilnya perolehan suara sah yang didapatkan PSI di Sirekap tidak cocok dengan perolehan suara di TPS.
Semisal TPS 004 Bulakan, Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Dari data Sirekap, suara PSI tertulis punya 69 suara, sedangkan suara tidak sah 1. Padahal dari foto C.Hasil yang diunggah di Sirekap, PSI hanya memiliki 1 suara, sedangkan suara tidak sah 69.
Kemudian, TPS 020 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur dalam sistem Sirekap suara PSI mencapai 50 suara, lalu suara tidak sah 3. Padahal, berdasarkan foto C.Hasil, suara PSI 0, sedangkan suara tidak sah justru yang berjumlah 53.
Kondisi suara PSI yang diduga tertukar dengan suara tak sah juga terlihat di TPS 002 Kroyo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Suara PSI berdasarkan Sirekap mencapai 48 dengan suara tidak sah total 2 suara. Padahal, berdasarkan foto C.hasil, suara PSI 0, dengan suara tidak sah sebanyak 50.
Masih di tempat yang sama, di TPS 006, hasil Sirekap KPU, PSI memperoleh 11 suara. Padahal foto C.Hasil, PSI hanya mendapat 1 suara sah lewat caleg mereka Fitri Rahmawati.
Perbedaan serupa juga terjadi misalnya di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di TPS 016 Kelurahan Kedungwungu, Anjatan, Kabupaten Indramayu. Hasil Sirekap, PSI memperoleh 32 suara. Padahal, berdasarkan foto C.hasil, PSI hanya memperoleh 2 suara.
Dikonfirmasi ke KPU terkait beda hasil Sirekap dengan foto C.hasil yang dianggah di situs yang sama, namun pihak KPU belum berkenan memberikan respons hingga berita ini diturunkan.
Komisioner KPU Idham Holik hanya menegaskan bahwa Sirekap tidak digunakan sebagai penentu hasil pemilu. Idham menyebut rekapitulasi saat ini masih ada di tingkat kabupaten/kota. Usai rampung, suara akan direkapitulasi di tingkat provinsi.
Kemudian akan ada rekapitulasi tingkat nasional yang digelar di Kantor KPU. Berdasarkan rekapitulasi nasional itulah hasil pemilu ditetapkan. “Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi,” tuturnya di Kantor KPU RI Jakarta.
Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie meminta semua pihak menunggu hasil akhir dari KPU terkait lonjakan suara partainya yang dianggap tak wajar. Menurutnya, saat ini rekapitulasi suara masih berlangsung.
“Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan menggiring opini yang menyesatkan publik. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/3/2024).
Sejumlah pihak kemudian melayangkan protes atas lonjakan suara PSI secara mendadak itu, salah satunya PPP. Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muchammad Romahurmuziy menduga ada ‘operasi sayang anak’ di balik fenomena lonjakan suara PSI. rmo, cnn, set, ins