JAKARTA (wartadigital.id) – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi bukti nyata jebloknya kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Diketahui, PDN Kominfo diretas oleh hacker pada Kamis, 20 Juni 2024. Serangan hacker ini mengakibatkan sejumlah layanan publik termasuk layanan keimigrasian terganggu. “Saya kira pembobolan PDN berawal saat Menkominfo Budi Arie Setiadi memblokir judi online.
“Begitu bangganya dia menerima perintah langsung dari Presiden Jokowi tanpa adanya koordinasi dengan lembaga negara lain,” kata Fernando dikutip, Kamis (27/6/2024).
Menurutnya, seharusnya Menkominfo saat memblokir judi online bekerjasama secara matang dan melakukan pengamanan secara dini dengan lembaga lain, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber Sandi Negara (BSSN), PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lainnya.
“Ini kan gak, Menkominfo merasa jumawa menerima perintah langsung dari Jokowi untuk memberantas judi online dan ingin terlihat bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Ini kan konyol. Beginilah jadinya,” tegasnya.
Fernando mengungkapkan, pembobolan PDN yang dilakukan hacker merupakan tamparan keras bagi Menkominfo. Dia meminta Budi Arie bertanggung jawab terkait hal tersebut. “Negara seperti tak berdaya menghadapi serangan siber ransomware. Menkominfo harus bertanggungjawab soal ini. Jika perlu Menkominfo mengundurkan diri dari jabatannya,” ungkapnya.
Fernando menambahkan, seharusnya Menkominfo dipimpin oleh seorang profesional yang paham betul tentang kemajuan tekhnologi terutama di bidang IT. “Saya kira Presiden Jokowi salah menempatkan Budi Arie menjadi Menkominfo. Saya meminta Jokowi untuk mengkaji ulang posisi Menkominfo di akhir jabatannya. Ini penting dilakukan agar negara tidak merugi akibat serangan hacker,” terang dia.
Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta menempatkan orang-orang yang profesional untuk memimpin kementerian. “Jangan hanya balas budi lantas seseorang ditempatkan di posisi yang tak paham. Jangan seperti ini jadinya,” pungkasnya.
Pasrah Kehilangan Data
Indonesia ternyata masih tidak berdaya menghadapi berbagai serangan siber dari pihak luar. Pemerintah selalu dibuat malu oleh ulah peretas. Kejahatan siber terus terjadi di Indonesia. Terbaru adalah serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional atau PDN yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Tepat sepekan lalu, Pusat Data Nasional ini anjlok. Awalnya diduga server error atau mengalami anomali biasa. Kenyataannya, server diserang ransomware. Parahnya, pemerintah langsung takluk oleh peretas tadi. Data PDN yang diserang ransomware hilang begitu saja, tak dapat dipulihkan, lenyap ke tangan hacker.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko. Dalam kesempatan jumpa pers terkait perkembangan situasi Pusat Data Nasional yang diserang ransomware, Herlan memastikan bahwa data yang sudah kadung diserang hacker tidak bisa lagi direcovery.
“Sejak kejadian sampai dengan hari ini, kita diasistensi oleh BSSN dan kerj sama dengan semua yang terkait, tentu dengan Kominfo, kemudian dengan para tenant, dengan Bareskrim Polri. Kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resources yang kita miliki, yang jelas data yang sudah kena ransomware ini sudah tak bisa kita recovery,” kata Herlan di Jakarta.
Herlan lebih jauh mengungkapkan recovery yang dilakukan saat ini. Menurutnya, pemulihan dilakukan dalam dua tahap. Yakni stage satu dan stage dua. “Jadi, ini kita menyesuaikan dengan recovery stage satu, jadi kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenant dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya, tentu melalui medium temporer, jadi kita punya dua medium temporer di PDN 1 dan satu media lain yang kita siapkan untuk mengaktifkan,” tutur dia.
Herlan menyebut, pihaknya di Telkom telah berkomunikasi dengan penyewa atau tenant yang dalam kasus serangan ransomware terhadap PDN ini terkena dampak. Telkom juga mengomunikasikan apakah tenant tersebut memiliki back-up data atau tidak.
Kendati demikian, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informatika dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menjelaskan, data yang dikunci oleh pihak peretas tersebut masih tetap berada di dalam server PDN.
Dia juga memastikan bahwa pihak peretas tidak dapat mengeluarkan atau mengambil data tersebut. Sebabnya adalah karena sistem PDN saat ini sudah diisolasi dan datanya terenkripsi, jadi tak bisa diakses dari luar. “Ya, dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi, nggak bisa diapa-apain. Enggak bisa diambil oleh dia (hacker) juga. Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak-atik oleh dia termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan,” tegas Usman. one, rmo, ins
